Cegah Penyebaran Cacar Monyet, DPR Sarankan Skrining Pengunjung dari Negara Terdampak

Cegah Penyebaran Cacar Monyet, DPR Sarankan Skrining Pengunjung dari Negara Terdampak

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. [Foto: Munchen/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani Aher mengingatkan, meningkatnya kasus cacar monyet (Monkeypox/Mpox) di dunia dan kawasan ASEAN harus diwaspadai secara serius oleh pemerintah Indonesia. Saat ini cacar monyet menjadi perhatian publik seiring penetapan status kegawatdaruratan global.

Penetapan status akibat wabah infeksi virus penyakit ini untuk kedua kalinya oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Langkah cepat dan responsif harus segera diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk," kata Netty melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Di Indonesia, sejauh ini, terdapat 88 kasus kumulatif sejak ditemukan pada tahun 2022. Sementara itu sepanjang tahun 2024, sudah terdapat 14 kasus cacar monyet di Indonesia.

Oleh karena itu, politisi asal Jawa Barat ini mendorong pemerintah untuk mengikuti protokol WHO dalam menangani Monkeypox.

“Misalnya, kita terapkan skrining cacar monyet di pintu-pintu masuk dari negara-negara terdampak, khususnya tetangga kita seperti Thailand dan Filipina yang sudah mengonfirmasi kasus baru," ungkapnya.

Netty juga meminta pemerintah agar kampanye maupun promosi penanganan cacar monyet ini dilakukan secara masif di fasilitas-fasilitas publik.

"Langkah ini perlu diambil agar masyarakat kita punya pengetahuan terkait cacar monyet, baik gejala, cara penanganan, mau pun persebarannya di dunia, ASEAN dan Indonesia sendiri," lanjutnya.  

Baca juga: Penyakit Cacar Monyet Darurat Global, Puan: Masifkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Menurut Netty, pesan akan pentingnya menjaga protokol kesehatan harus sampai ke daerah-daerah.

"Bukan kita ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi mencegah lebih baik dari pada mengobati. Terlebih varian clade 1B yang berkembang di Afrika lebih berbahaya dari clade II," pungkasnya.

[*/rjl]

Baca Juga

DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang