Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat terus merapatkan barisan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
Langkah preventif dari hulu kini menjadi fokus utama, salah satunya melalui penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan Kota Padang yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.
Komitmen strategis tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rasyid, beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral demi melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
Merespons inisiatif dari BNNP, Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan bahwa Pemerintah Kota Padang akan mengintegrasikan program IKAN ke dalam sistem pembelajaran daerah.
Kurikulum ini akan disisipkan melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) yang sejalan dengan aktivasi Program Unggulan Smart Surau, serta dimasukkan sebagai muatan lokal di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa," ujar Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah daerah.
Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang ini disambut positif oleh pihak BNNP Sumatera Barat. Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, memandang bahwa perlindungan sejak usia sekolah adalah benteng pertahanan pertama yang sangat krusial dalam memerangi narkotika.
"Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut," ungkap Toton Rasyid.
Di sisi lain, Toton memaparkan realitas mengkhawatirkan terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang, yang hingga kini belum menunjukkan grafik penurunan yang berarti.
Ia merujuk pada hasil survei prevalensi tahun 2019 yang mencatat bahwa angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Barat telah menyentuh 1,1 persen. Angka ini setara dengan sekitar 63 ribu orang yang terpapar dari total 5,4 juta penduduk.
Ironisnya, tingginya angka penyalahgunaan tersebut belum sebanding dengan fasilitas pemulihan yang ada. Kapasitas rehabilitasi yang tersedia di Sumatera Barat saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun.
"Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas," tegas Toton merinci kondisi di lapangan.
Melihat disparitas yang mencolok antara jumlah korban penyalahguna dan keterbatasan fasilitas pemulihan, Toton menekankan bahwa penanganan darurat narkoba tidak bisa hanya dibebankan di pundak aparat hukum semata. Diperlukan kewaspadaan dan kepedulian yang kuat dari seluruh elemen masyarakat.
"Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat," tambahnya.
Baca Juga: BNK Padang Minta PWRI Berkontribusi Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Turut hadir dalam audiensi strategis tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang, Tarmizi Ismail, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah. Kolaborasi erat antara penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan ini diharapkan mampu menjadi tameng yang kokoh untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dari belenggu narkotika. [*/hdp]
The post Cegah Narkoba Sejak Dini, Pemko Padang dan BNNP Sumbar Terapkan Kurikulum Anti Narkotika di Sekolah appeared first on Padangkita.com.