Jakarta, Padangkita.com - Pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) masih menjadi fokus Pemerintah Indonesia hingga tahun 2024 mendatang. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap PT Hutama Karta (Persero) ini dinilai sangat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat di seluruh provinsi di Pulau Sumatra.
“Pembangunan jalan tol ini diproyeksikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra secara eksponensial,” kata Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro dalam pernyataan tertulisnya, dilansir Padangkita.com, Jumat (17/6/2022).
Dia menjelaskan, hal tersebut tergambar pada nilai kelayakan ekonomi atau Economic Internal Rate of Return (EIRR) dari setiap ruas JTTS yang cukup tinggi. Selain itu, pembangunan JTTS juga diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui penambahan penerimaan fiskal negara, munculnya pusat perekonomian baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga di sepanjang koridor JTTS.
Terkait pengembangan wilayah, Aloysius mengatakan dengan terbangunnya JTTS akan muncul pengembangan kawasan perekonomian baru di sepanjang koridor jalan tol.
“Ini seperti akan dibangunnya Kawasan Industri Binjai tidak jauh dari Simpang Megawati di Jalan Tol Ruas Medan-Binjai, jalan ini meningkatkan konektivitas ke beberapa lokasi wisata di Provinsi Lampung, serta meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dengan beroperasinya Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Dumai,” jelas Aloysius.
Dia menambahkan, JTTS juga menjadi pemantik terhadap pariwisata setempat. Dengan adanya JTTS waktu tempuh perjalanan di Sumatra akan menjadi lebih efisien. Misalnya, dari Bakauheni sampai dengan Palembang waktu tempuh yang sebelumnya kurang lebih 10 jam menjadi 4,5 jam.
“Dan juga pembangunan JTTS diproyeksikan akan mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 2,3 juta orang selama masa konsesi jalan tol,” ujar Aloysius.
Diberitakan sebelumnya, sesuai amanah Presiden, Joko Widodo (Jokowi), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengusulkan untuk mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 senilai Rp 30,56 triliun ke Hutama Karya, yang dikemukakan dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.
Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro menjelaskan, penambahan PMN ini akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, di mana Hutama Karya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Baca Juga: Jalan Tol Padang – Sicincin Salah Satu Prioritas Hutama Karya Jika PMN Rp30,56 Triliun Disetujui
Lebih lanjut Aloy menambahkan, saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30,56 triliun masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal. [*/isr]
