Tanjung Pinang, Padangkita.com - Pembangunan calon jembatan terpanjang di Indonesia makin di depan mata. Adalah Jembatan Batam-Bintan, dengan total panjang 14,74 km, jauh lebih panjang dibanding Suramadu, pemegang rekor jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, pembangunannya bakal segera dimulai.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengungkapkan, kalau proses penyelesaian pembebasan tanah untuk proyek Jembatan Batam- Bintan kondisinya sudah 90 persen.
"Jadi hasil dari pengadilan apa yang konsinasi itu dibenarkan menurut undang-undang," ujar Ansar dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.
Dalam pembebasan ini, data-data dinilai tim Appraisal (penilai) independen, Tim ini dibentuk oleh Kementerian Keuangan untuk menghitung bahan dalam pergantian harga ke masyarakat.
"Jadi ini sudah sesuai dengan aturan karena proyek strategis ada Panlok maka kita akan lanjutkan dengan sertifikasi lahan dari BPN," tambah dia.
Dia juga menjelaskan, pembebasan lahan diperkirakan rampung pada pertengahan April 2022 mendatang. Namun sebagian sudah ada yang telah dibebaskan sehingga sudah proses pengurusan sertifikat di BPN. Masyarakat yang lahannya terkena pembebasan ini akan diberikan sebuah kios untuk menunjang perekonomiannya.
"Kita akan bangun kios-kios di Pujasera di Utara Pulau Bintan untuk menjaga eksistensi ekonomi mereka," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan Bupati Bintan 2 periode ini menegaskan jika Pemprov Kepri saat ini tengah fokus menyelesaikan dokumen pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Jembatan Batam Bintan. Pemprov Kepri mengklaim tak ada permasalahan dalam proses pembebasan lahan proyek tersebut. Ansar juga menegaskan jika ada banyak investor yang berminat menanamkan modalnya dalam pembangunan Jembatan Batam Bintan ini.
Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol. Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km. Rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema yakni, dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022.
Sementara itu Wamen Yun Seong-won mengatakan, Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis yakni negara kepulauan.
“Kami memiliki pengalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan. Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini,” ujarnya.
Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui skema KPBU. “Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” tambah Wamen Yun Seong-won.
Baca Juga: Bukan Lagi Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia Bakal Ada di Wilayah Sumatra
Korea Selatan menyampaikan minat turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM), yang telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021, untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU. [isr]
