Berbeda dari Massa Pakai Baju Hitam, Gema Pembebasan Sumbar Demo di Depan DPRD Diiringi Takbir

Berbeda dari Massa Pakai Baju Hitam, Gema Pembebasan Sumbar Demo di Depan DPRD Diiringi Takbir

Massa dari PW Gema Pembebasan Sumbar melakukan aksi demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Sumbar, Jumat (9/9/2022) siang. [fru]

Padang, Padangkita.com - Selain massa yang mengatasnamakan "Gerakan Suara Rakyat Sumbar", puluhan orang dari Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Sumatra Barat (Sumbar) juga melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (9/9/2022) siang.

Jika massa dari "Gerakan Suara Rakyat Sumbar" kebanyakan pakai baju hitam-hitam melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Kantor DPRD Sumbar di Jalan S Parman, maka massa dari PW Gema Pembebasan Sumbar menggelar aksi di dekat bundaran Tugu Adipura.

Massa "Gerakan Suara Rakyat Sumbar" telah menggelar aksi lebih dulu. Mereka memasang belasan spanduk di pagar dan gerbang masuk Kantor DPRD Sumbar. Mereka bahkan menutupi gerbang masuk Kantor DPRD Sumbar dengan spanduk bertuliskan "Gedung Ini Disegel".

Sementara itu, massa dari PW Gema Pembebasan Sumbar datang ke lokasi aksi sambil mengumandangkan takbir. Massa kelompok ini datang dengan membawa bendera organisasi dan berbagai spanduk.

Tulisan di spanduk itu seperti "Harga BBM Melambung Tinggi, Bukti Negara Lepas Tanggung-jawab", "Tolak Kenaikan BBM, Kebijakan Zalim Pengkhianatan terhadap Rakyat", "Dalam Islam, Migas Adalah Kepemilikan Umum, Dikelola untuk Kesejahteraan Rakyat", dan sebagainya.

Massa dari PW Gema Pembebasan Sumbar juga membawa sebuah mobil komando. Dari atas mobil itu, orator menyampaikan penolakan dengan tegas kenaikan harga BBM.

Menurut mereka, kebijakan kenaikan harga BBM adalah wajah dari paradigma subsidi dan kebijakan liberalisasi migas di Indonesia. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan kemandirian pengelolaan migas yang berimbas pada pemiskinan masyarakat.

"Pengelolaan seperti ini tentu tidak ditemukan jika Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi politik Islam," ujarnya.

Menurut mereka, Islam telah menetapkan BBM sebagai kepemilikan umum, haram untuk diambil keuntungan dari penyediaannya. Dalam hal ini, BBM harga murah dapat dinikmati oleh semua kalangan warga negara, tanpa memandang besaran penghasilan.

Oleh karena itu, mereka meminta agar pengelolaan BBM berdasarkan Islam.

"BBM naik, rakyat tercekik, buah dari oligarki. BBM naik, rakyat tercekik, buah dari demokrasi. Demokrasi, oligarki, biang kerok negeri ini. Demokrasi, oligarki, biang kerok dunia ini
Islam mulia, Islam sempurna, punya solusinya," bunyi yel-yel massa aksi.

Orasi juga diiringi dengan sahutan takbir dari massa aksi.

Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD Sumbar, Massa Pasang Spanduk ‘Gedung Ini Disegel’

Sebagai informasi, aksi dari kedua massa aksi mendapatkan pengawalan polisi. [fru]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Pelantikan PAW Anggota DPRD Sumbar, Gubernur Berharap Kerja Sama Pemda-DPRD makin Optimal
Pelantikan PAW Anggota DPRD Sumbar, Gubernur Berharap Kerja Sama Pemda-DPRD makin Optimal
34 Unit Bentor Bantuan Pokir DPRD Sumbar Disalurkan ke Keltan dan KWT di Tanah Datar
34 Unit Bentor Bantuan Pokir DPRD Sumbar Disalurkan ke Keltan dan KWT di Tanah Datar
Aktif di Berbagai Organisasi, Fahrizal Indra Dapat Dukungan Maju jadi Caleg DPRD Sumbar
Aktif di Berbagai Organisasi, Fahrizal Indra Dapat Dukungan Maju jadi Caleg DPRD Sumbar
Andre Rosiade dan Ustaz Syafiq Basalamah Bertemu 30 Mahasiswa asal Sumbar di Yordania
Andre Rosiade dan Ustaz Syafiq Basalamah Bertemu 30 Mahasiswa asal Sumbar di Yordania
Lepas 70 Mahasiswa Asal Sumbar Kuliah ke 8 Negara, Ini Pesan Gubernur Mahyeldi
Lepas 70 Mahasiswa Asal Sumbar Kuliah ke 8 Negara, Ini Pesan Gubernur Mahyeldi
Survei Indikator: Gerindra Raih 22 Kursi DPRD Sumbar, Berpeluang Catat Sejarah
Survei Indikator: Gerindra Raih 22 Kursi DPRD Sumbar, Berpeluang Catat Sejarah