Padang, Padangkita.com - Sejumlah siswa SMK dari jurusan yang berkaitan dengan jasa konstruksi mengikuti Program Kelas Industri PUPR yang diselenggarakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I dan Dinas Pendidikan.
"Upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) calon pekerja sektor konstruksi harus dilakukan sejak dini di tingkat SMK agar memiliki kompetensi dan lulus sertifikasi, sehingga nantinya bisa langsung diserap dunia kerja," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy ketika peluncuran program tersebut, Senin (18/10/2021).
Dalam program bertema "Transformasi Pendidikan Vokasi Mewujudkan SMK Bisa, SMK Hebat" itu, Audy mengatakan, sektor jasa konstruksi adalah hal dinamis yang selalu berkembang, yang terlihat dari berbagai inovasi yang hadir. Karena itu dunia akademik terutama SMK harus bisa menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan tersebut.
Ia menyebut selama ini sebagian pihak lebih menyukai pembangunan yang bersifat fisik dan melupakan pembangunan dari segi SDM. Padahal, SDM merupakan aset yang mahal, karena tanpa SDM yang kuat pembangunan fisik akan terhambat.
Menurutnya faktor kesuksesan orang 85 persen adalah dari soft skill sehingga anak-anak SMK tidak hanya harus mampu secara hard skill tapi juga memiliki keahlian.
Hal itu sejalan pula dengan upaya untuk memperkecil angka pengangguran terutama di Sumbar yang mencapai 6,67 persen. Audy yakin peningkatan mutu pendidikan vokasi adalah salah satu kunci menurunkan angka penganggura itu.
"Perlu usaha bersama untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi, karena itu sektor industri harus aktif datang ke sekolah dalam rangka pengembangan mutu pendidikan vokasi," ujarnya.
Selain itu uji dan sertifikasi kompetensi yang berkualitas harus senantiasa dijaga agar didapat lulusan berkualitas dan didukung pula dengan pemagangan untuk memberikan pengalaman kerja.
Sementara itu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR Indra Suhada mengatakan kegiatan tersebut adalah upaya meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi.
Ia menilai peningkatan kompetensi itu harus dilakukan di dunia pendidikan karena di sinilah cikal bakal tenaga konstruksi yang akan digembleng oleh guru maupun dosen, sehingga tercipta tamatan yang kompeten dan bisa langsung beradaptasi di dunia kerja.
Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia mencapai 8 juta orang. Namun, kata dia, belum sampai 10 persen yang sudah bersertifikat dan dinyatakan berkompeten.
"Bukan berarti mereka yang belum memiliki sertifikat tidak memiliki skill. Namun, skill itu masih belum diakui secara legal. Padahal seiring persaingan global, sertifikat menjadi syarat wajib bagi tenaga kerja jasa konstruksi.
Saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konsruksi bahwa tenaga kerja konstruksi harus sudah bersertifikat.
Karena itu adalah tugas bersama pemerintah, badan usaha, asosiasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah vokasi dan perguruan tinggi serta masyarakat jasa konstruksi lainnya untuk membimbing calon lulusan di SMK.
Guna mendukung terciptanya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompeten itu, Kementerian PUPR juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemagangan. Sesuai PP 14 tahun 2020 tentang Pedoman Jasa Konstruksi, setiap kegiatan di lingkungan PUPR di atas Rp50 miliar wajib menyediakan slot pemagangan bagi vokasional.
Sementara itu Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan kegiatan tersebut memang untuuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Kegiatan dibagi dua yaitu FGD dan Peluncuran Kelas PUPR yang diikuti 60 peserta dari stakeholder jasa konstruksi termasuk siswa SMK dan Perguruan Tinggi.
Kemudian Bimbingan Teknis Building Information Modelling (BIM) yang berasal dari masyarakat jasa konstruksi dan guru SMK se-Sumbar. (*/pkt)
