Bahas Pemberdayaan Perempuan dengan Ketua Parlemen Prancis, Puan Pamer Produk Legislasi Indonesia

Bahas Pemberdayaan Perempuan dengan Ketua Parlemen Prancis, Puan Pamer Produk Legislasi Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet di Palais Bourbon, Paris, Selasa (5/3/2024). [Foto: Ist/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan produk hukum yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet.

Masalah seputar peranan perempuan di Indonesia dan Prancis menjadi salah satu bahasan pada pertemuan yang terselenggara di Palais Bourbon, Gedung Parlemen Prancis, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan bilateral tersebut merupakan salah satu agenda dalam lawatan Puan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024. Puan menegaskan Indonesia memiliki banyak produk hukum yang mendukung hak-hak dan perlindungan perempuan.

DPR di bawah kepemimpinan Puan juga banyak menghasilkan dan mengusulkan produk legislasi yang mendukung hak-hak perempuan. Misalnya, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

Puan juga menyampaikan bahwa di periode kepemimpinannya telah terjadi banyak affirmative action untuk mendukung agar syarat 30% calon anggota parlemen perempuan dari parpol dilaksanakan.

“UU TPKS menjadi UU anti-kekerasan seksual dan lewat RUU KIA, kami mendorong adanya hak cuti ayah bagi pekerja yang istrinya melahirkan,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pembicaraan dua arah itu, Puan juga mempertanyakan mengapa ada perbedaan gaji bagi perempuan dan laki-laki di Prancis. Yaël Braun-Pivet mengakui tentang hal tersebut dan menjelaskan perbedaan gaji perempuan 25% lebih sedikit dibanding bagi pekerja laki-laki.

“Namun hal ini karena durasi kerja dari pemberi kerja yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki. Dengan masa kerja sama, perbedaannya 15%. Untuk posisi pekerja penuh waktu, ada perbedaan sekitar 4%,” paparnya.

Yaël Braun-Pivet juga mengakui masih kurangnya akses perempuan di Prancis untuk menduduki jabatan-jabatan penting.

“Secara prinsip memang sudah ada kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan, namun untuk kesempatan yang riil masih perlu waktu,” ungkap Yaël Braun-Pivet.

Puan lantas menyimpulkan, perjuangan untuk adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan masih belum selesai, sehingga perlu untuk terus diperjuangkan.

Setali tiga uang, Yaël Braun-Pivet juga sepaham dengan kesimpulan yang disampaikan oleh perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu. Ia juga menyatakan Indonesia sangat berperan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di ASEAN.

“Indonesia aktif membahas isu perempuan di AIPA 2023, di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Indonesia juga aktif pada isu perempuan di Afghanistan dan di tingkat global, Indonesia berperan untuk mendorong hal ini,” kata Yaël Braun-Pivet.

Dalam kesempatan yang sama, Puan sekaligus mengundang Ketua Majelis Nasional Prancis untuk hadir dalam agenda Parliamentary Meeting pada the World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 19-21 Mei mendatang di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.

WWF merupakan pertemuan utama parlemen di tingkat global yang membahas isu air dan sanitasi, terutama dalam menghadapi kelangkaan pasokan air bersih.

Baca juga: Dukung Kesetaraan Gender, Puan Maharani Dorong Pelajar Perempuan Jadi Pemimpin

“Parlemen harus berkontribusi mengatasi isu pasokan air bersih dan sanitasi, dan dalam mencapai targer SDG 6. Saya ingin mengundang ibu Presiden Majelis Nasional Perancis untuk menghadiri acara tersebut,” pungkas Puan. [*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

MKD DPR RI Apresiasi Usulan RUU Etika bagi Penyelenggara Negara
MKD DPR RI Apresiasi Usulan RUU Etika bagi Penyelenggara Negara
Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Komisi II DPR RI akan Bentuk Panja Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Komisi II DPR RI akan Bentuk Panja Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Angkat Suara soal Revisi UU Penyiaran, Muhaimin: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat-Insan Media
Angkat Suara soal Revisi UU Penyiaran, Muhaimin: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat-Insan Media
Fikri Faqih Usulkan Konsep Baru Pengganti ‘Study Tour’ Sekolah yang Berisiko dan Memberatkan
Fikri Faqih Usulkan Konsep Baru Pengganti ‘Study Tour’ Sekolah yang Berisiko dan Memberatkan
Panja Revisi UU Pelayaran Resmi Dibentuk, Ini Poin Penting yang Jadi Fokusnya
Panja Revisi UU Pelayaran Resmi Dibentuk, Ini Poin Penting yang Jadi Fokusnya