Ilustrasi ASN (Foto: Setkab.go.id)
Padangkita.com - Kementrian PAN dan RB menyatakan akan segera menerbitkan kebijakan penggunaan data kepegawaian yang telah terintegrasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Menteri PAN dan RB Asman Abnur, kebijakan tersebut dilakukan untuk menimimalisir aksi kejahatan penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Itu untuk mengurangi aksi kejahatan yang memanfaatkan data kepegawaian oleh para oknum untuk memperoleh keuntungan," kata Asman Abnur, Rabu (14/06/2017).
Menurut menteri, saat ini data kepegawaian milik BKN, khususnya di daerah-daerah belum digunakan secara maksimal oleh para pengelola.
“Kelola dan sajikan data kepegawaian sedemikian rupa kepada masyarakat, tujuannya untuk menekan tindak kejahatan dan penipuan kepegawaian,” tambah Asman, seperti dilansir dari setkab.
Menanggapi hal itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan jika sesuai pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), BKN memiliki tugas mengelola sistem informasi kepegawaian.
Namun, walaupun sistem telah terbangun dengan baik, Kepala BKN menjelaskan penggunaan data milik BKN oleh pengelola kepegawaian belum optimal, sehingga tidak dapat menjangkau masyarakat.
“Padahal, terpaparnya masyarakat akan informasi kepegawaian yang benar sejatinya akan mengedukasi masyarakat sehingga terhindar dari kejahatan,” lanjut Bima.
