Anis Byarwati Ingatkan Stabilitas Transisi Kekuasaan Kunci Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Anis Byarwati Ingatkan Stabilitas Transisi Kekuasaan Kunci Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. [Foto: Saum/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 berada pada level 5,11 persen secara tahunan (yoy).

Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut masih ada tantangan atas kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Menurut Anis situasinya akan sangat tergantung dengan cara Pemerintah merespons situasi global saat ini, sehingga ekonomi domestik tetap bisa tumbuh dengan baik.

"Untuk kawasan ASEAN relatif lebih stabil dan terkendali, bahkan kawasan ASEAN bisa kita katakan sebagai kawasan paling prospektif dibanding kawasan lain di dunia. Saya memperkirakan beberapa negara ASEAN bisa mencapai pertumbuhan 5-6 persen. Jadi, Indonesia menjadi bagian dari stabilitas dan promising pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2024 ini, walaupun bukan yang tertinggi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (11/5/2024).

Anis pun mengingatkan kondisi ekonomi dan keuangan global sangat memengaruhi ekonomi nasional. Ia pun lantas menyinggung terpaan yang dialami dunia internasional pasca Covid 19.

"Pasca Covid-19, perekonomian global dihadapkan masalah situasi geopolitik yang eskalatif di banyak kawasan secara berbarengan, ditambah pelemahan ekonomi Cina serta kebijakan suku bunga tinggi dari The FED," ungkapnya.

Menurut Anggota Fraksi PKS ini, Indonesia sudah merasakan tiga hal yang menjadi mimpi buruk perekonomian secara bersamaan. Deretan horor itu, antara lain, tingkat inflasi, suku bunga tinggi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, ditambah melemahnya nilai tukar.

"Jika hal ini tidak bisa kita antisipasi, maka dampaknya akan terasa pada sektor riil, daya beli masyarakat dan ujungnya pada pertumbuhan ekonomi yang melambat," lanjut Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Menurut Anis, transisi kekuasaan yang berjalan baik merupakan kunci dan hal yang harus direalisasikan. Pemerintahan sebelumnya harus bisa mendelegasikan pekerjaan kepada pemerintahan baru. Pemerintahan ke depan pun bisa menempatkan figur-figur terbaik di bidangnya dan tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik, apalagi jika nantinya malah membebani dan melemahkan Pemerintah sendiri.

"Saya melihat ada dua hal yang harus dibenahi Pemerintah baru, pertama, memperkuat kebijakan industri agar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kedua, membenahi organisasi dan sistem perpajakan yang menjadi penopang penerimaan negara," tutupnya.

Baca juga: Capaian Baik Triwulan I belum Bisa jadi Prediksi Gambaran Ekonomi Indonesia hingga Akhir 2024

Dilansir dari situs BPS, ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 justru mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q).

[*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

 

Baca Juga

DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
DPR Siap Gelar IAPF, Puan Yakin Forum Parlemen Jadi Nilai Tambah Hubungan RI-Afrika
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Forum Parlemen Indonesia - Afrika, Songsong Pembangunan Berkelanjutan
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Dinilai Terlalu Banyak Urus di Luar Kewenangan, DPR akan Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Disorot DPR: Banyak RS Daerah Punya SDM Dokter Bagus, Sayang Alat-alat tak Lengkap
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Kemendikbudristek cuma Kelola Anggaran 15%, Perlu Reformulasi 'Mandatory Spending' 20%
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang
Laporkan Kinerja Setahun Dewan, Puan: DPR Berhasil Selesaikan 63 Undang-Undang