Anggaran Bertambah tak Ekuivalen dengan Penurunan Stunting, Target Perlu Dievaluasi

Anggaran Bertambah tak Ekuivalen dengan Penurunan Stunting, Target Perlu Dievaluasi

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati. [Foto: Dok. DPP PKS]

Jakarta, Padangkita.com Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai diperlukan kerja keras dan evaluasi untuk mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen per tahun.

Kurniasih menyoroti bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan pada 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Ia menilai penambahan anggaran tersebut ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023.

Padahal, kata dia, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.

"(Target) penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi," kata Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar Rp46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK fisik dan DAK nonfisik.

"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah. Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ucap Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II.

Kurniasih menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin masih efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.

"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting. Harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya, yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," terang dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pemasaran Kental Manis untuk Cegah Stunting

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menkes Budi beralasan salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.

[*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Kota Pariaman Terima Bantuan Sosial Rp8,5 Miliar dari Kemensos dan DPR RI
Kota Pariaman Terima Bantuan Sosial Rp8,5 Miliar dari Kemensos dan DPR RI
Citra Positif DPR Meningkat, Andre Rosiade: Alhamdulillah
Citra Positif DPR Meningkat, Andre Rosiade: Alhamdulillah
Menuju Indonesia Emas 2045: Peran DPR Mewujudkan Kebijakan Pro-Rakyat
Menuju Indonesia Emas 2045: Peran DPR Mewujudkan Kebijakan Pro-Rakyat
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI