Anggaran Baju Dinas 65 Anggota DPRD Sumbar Rp1 Miliar Lebih, Sekretariat: Itu Sudah Hak Mereka

Padang, Padangkita.com – Anggaran pengadaan pakaian dinas 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) lebih dari satu miliar rupiah

Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar, nilai pagu paket tender tersebut mencapai Rp1.135.550.000, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022.

Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis membenarkan pengadaan pakaian dinas tersebut. Dia menuturkan, pengadaan tersebut merupakan hak anggota dewan.

“Itu sudah normatif, dan sudah haknya kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan dalam bentuk pakaian dinas,” ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, pengadaan pakaian dinas tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam pengadaan pakaian dinas itu.

“Itu sudah standar biasa itu. Tidak ada masalah. Itu kan harus ditenderkan karena plafon harganya di atas Rp200 juta. Sekarang sedang proses,” jelasnya.

Dia juga menerangkan, pakaian dinas baru tersebut juga sudah menjadi hak menjadi anggota dewan karena setiap tahunnya memang sudah dianggarkan.

Setiap tahunnya, ungkap Raflis, masing-masing anggota dewan mendapatkan lima stel pakaian terdiri atas satu pakaian sipil resmi, dua pakaian sipil harian, satu pakaian dinas harian, dan satu baju khas daerah seperti batik.

Selain itu, setiap dua kali dalam lima tahun, masing-masing anggota dewan mendapatkan satu pakaian sipil lengkap (PSL). Nah, karena sekarang merupakan tahun ketiga masa jabatan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024, maka setiap anggota dewan juga dapat PSL.

“Jadi, pada tahun ini, masing-masing anggota dewan mendapatkan lima stel pakaian ditambah satu PSL,” jelasnya.

Baca Juga: DPRD Sumbar Anggarkan Baju Dinas 65 Anggota Rp1,14 Miliar, Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya

“Kalau masalah angka-angka dan spek itu, sudah sesuai dengan standar biaya Karena sudah di atas Rp200 Juta, itu di Unit Layanan Pengadaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur. Untuk bahannya, saya tidak terlalu paham, tapi akan diuji labor dulu apakah wol atau semiwol,” imbuhnya. [fru]

Terpopuler

Add New Playlist