Berita Jakarta hari ini: Selain jalan tol, Andre Rosiade juga meminta kepada Menteri PUPR agar jembatan layang di Padang Lua dibangun.
Jakarta, Padangkita.com - Guna memastikan keberlanjutan pembangunan jalan tol di Sumatra Barat (Sumbar), Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Sumbar 1, Andre Rosiade temuak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (16/3/2021).
Dalam pertemuan itu, Andre dan Basuki mebahas agar pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang tersambung ke Pekanbau, Riau bisa diselesaikan segara. Bahkan, dalam diskusi itu mereka juga membahas sejumlah pembangunan yang mandeg di Sumbar.
"Saya baru saja bertemu dengan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono untuk membicarakan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin. Menteri PUPR menyampaikan, bahwa pembebasan lahan menjadi kendala utama yang menghambat pembangunan jalan tol itu," ujar Andre, Selasa (17/3/2021).
Menurut Andre, Kementerian PUPR sudah menargetkan ruas jalan tol Padang-Sicincin bakal selesai pada 2024 mendatang. Namun, hal tersebut bergantung pada upaya Pemprov Sumbar untuk membebaskan lahan.
Selain jalan tol, Andre beserta Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga juga membahas revitalisasi Pasar Bawah Bukittinggi dan pembangunan fase VII Pasar Raya Kota Padang.
"Untuk kedua pasar tersebut Pak Menteri PUPR menunggu surat dari Kementerian Perdagangan dan InsyaAllah beliau siap membantu," ungkap Andre.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade foto bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, Selasa (16/3/2021). [Foto: Ist]
"Dalam pertemuan tadi, Pak Menteri Basuki langsung memerintahkan Dirjen Bina Marga untuk segera melakukan survei ke lokasi," kata Andre.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kemterian PUPR, Hedy Rahadian yang hadir mendampingi Menteri PUPR, meminta agar pemerintah daerah dapat berperan aktif serta berada di garda depan untuk membantu Kementerian PUPR dan BPN dalam proses pembebasan tanah.
Baca juga: Panen Raya Tiba, Andre Rosiade Minta Bulog Beli Beras Petani
"Selama ini pembebasan lahan yang sulit. Pemerintah daerah harus berperan aktif di depan membantu tim Kementerian PUPR dan BPN melakukan pembebasan tanah," ujar Hedy. [adv/zfk]
