Magelang, Padangkita.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bertemu dengan perwakilan warga kawasan Candi Borobudur dan pelaku usaha lokal yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI.
Kepada Andre Rosiade, warga menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan tak tersentuh oleh pengambil kebijakan, terutama pasca-ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
Beberapa persoalan yang mencuat dalam audiensi itu, di antaranya soal hilangnya tanah adat akibat proses pengamanan kawasan, penurunan pendapatan pelaku wisata lokal hingga 83 persen, dan pembatasan akses warga lokal ke kawasan Candi Borobudur dengan tarif tinggi hingga Rp120 ribu per orang.
Kemudian, dominasi kelompok berkepentingan eksternal dalam pengelolaan ekonomi kawasan, dan minimnya ruang dialog antara pengelola dan warga terdampak.
"Dulu masyarakat bisa dapat Rp100 ribu sehari. Sekarang pendapatan bahkan kurang dari Rp10 ribu. Itu pun masih dipotong PPN. Sementara akses kami ke candi, tempat yang sudah kami jaga puluhan tahun, sekarang harus bayar mahal. Ini tidak adil," kata salah seorang warga dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis Kamis (17/7/2025).
Menanggapi hal itu, Andre Rosiade menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti keluhan warga itu secara konkret.
"Saya tidak datang ke sini untuk pencitraan. Saya datang karena ini tugas saya sebagai anggota DPR. Aspirasi seperti ini akan saya bawa langsung ke Komisi VI, dan akan saya perjuangkan dalam rapat-rapat dengan kementerian dan BUMN terkait," tegas Andre.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga menolak anggapan bahwa semua anggota DPR tidak responsif terhadap kritik masyarakat.
"Saya terbuka untuk kritik. Bapak ibu lihat Instagram saya. Saya rutin turun ke lapangan. Di Sumbar, di Jakarta, dan sekarang di Borobudur. Saya kerja, dan saya akan pastikan suara warga Borobudur tidak berhenti hanya di sini," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini mengumumkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan audiensi resmi antara warga Borobudur dengan Komisi VI DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta.
"Saya jadwalkan audiensi resmi antara tanggal 21 sampai 30 Juli. Kita akan undang perwakilan warga, kementerian, BUMN pengelola, dan semua pihak terkait. Kita dudukkan masalahnya secara terbuka dan cari solusi bersama," ujar Andre.
Andre meminta warga untuk mengirimkan dokumen, bukti tertulis, dan data-data pendukung terkait dugaan pelanggaran hak atas tanah, ketimpangan ekonomi, dan praktik-praktik yang dianggap merugikan warga lokal. Dia menekankan bahwa penataan kawasan Borobudur memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan hak-hak warga lokal.
"Saya tidak anti-penataan. Tapi penataan harus adil. Pedagang lokal harus tetap hidup. Tanah adat harus dihormati. Pengunjung harus tetap bisa menikmati Borobudur tanpa membebani warga sekitar," kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Baca juga: Andre Rosiade Pastikan IKM Bantu Renovasi 2 Asrama Mahasiswa Milik Pemprov di Yogyakarta
Andre Rosiade juga mengajak seluruh pihak untuk membuka ruang dialog yang konstruktif demi menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
"Ini bukan soal marah-marah. Ini soal mencari solusi. Kita ingin Borobudur tetap menjadi kebanggaan Indonesia, tapi juga menjadi rumah yang adil bagi warganya," Andre menambahkan. [*/pkt]
