Padang, Padangkita.com - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi atau aksi G30S/TWK di depan Kantor DPRD Sumbar, Kamis (30/9/2021).
Seratusan mahasiswa itu sampaikan keprihatinan meraka terkait pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pantau Padangkita.com di lokasi, seratusan mahasiswa terlihat memakai almamater dari Perguruan Tinggi (PT) masing-masing. Mereka berkumpul di depan Kantor DPRD Sumbar sekitar puku; 14.30 WIB.
Seratusan mahasiswa itu juga terlihat membawa poster Ketua KPK, Firli Bahuri dengan tulisan "dicari".
Lalu, mereka juga membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan, di antaranya "Selamatkan KPK", "Berani Jujur Pecat", "TWK Cacat Prosedur, Presiden Jangan Cuek", dan "G30S/TWK".
Gerakan mahasiswa untuk 57 pegawai KPK yang dipecat dengan alasan tak lulus TWK itu juga membwa satu mobil komando. Mereka juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian.
Seorang orator dalam aksi itu mengatakan, bahwa mereka dengan tegas menolak pemecatan 57 pegawai KPK yang berintegritas lewat TWK.
Mereka menilai, TWK merupakan upaya untuk membersihkan pegawai berintegritas di lembaga anti-rasuah itu.
"Lihat saja orang-orang yang dipecat di KPK, orang-orang yang telah menangani kasus-kasus besar. Apakah kita terima? Tidak!," serunya.
Lalu, orator lainnya mangatakan, bahwa saat ini KPK dilemahkan. "KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sekarang KPK yang dilemahkan. TWK adalah anak tiri dari KPK untuk menyingkirkan 57 pegawai KPK," ucapnya.
Dalam aksi G30S/TWK itu, seratusan mahasiswa itu meminta agar bertemu dengan pimpinan DPRD Sumbar. Mereka meminta pimpinan DPRD Sumbar menandatangani pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa.
Baca juga: Rekrut 56 Pegawai KPK, Ketua Komite I DPD Apresiasi Langkah Kapolri
Berikut pernyataan sikap tersebut:
- Turut berduka atas matinya lembaga anti-rasuah Indonesia.
- Menuntut pertanggungjawaban dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait matinya lembaga anti-rasuah Indonesia dalam hal ini KPK dan meminta keseriusan Presiden, DPR dan MK dalam usaha pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Turut prihatin dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang makin tidak karuan dan sudah keluar dari alur yang sebenarnya. Hal itu dibuktikan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang terkesan tergesa-gesa dan sarat dengan kecacatan baik formil maupun materil.
- Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 1327/tahun 2021 atas pemecatan 57 pegawai KPK per tanggal 30 september 2021 disebabkan oleh TWK yang sejak awal sudah maladministrasi serta mengandung rasisme, terindikasi pelecehan, dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
- Menolak segala bentuk peralihan status 57 pegawai KPK yang dipecat menjadi ASN di instansi lain selain KPK itu sendiri termasuk peralihan menjadi ASN Polri.
- Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.
- Menuntut KPK agar menjaga marwah dan semangat dalam memberantas korupsi serta segera menyelesaikan permasalahan korupsi yang belum terselesaikan seperti kasus KTP-elektronik, ekspor benih lobster, Bansos, dan sebagainya. [zfk]
