Jakarta, Padangkita.com - Wali Kota Pariaman Yota Balad mengkuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, Yota Balad pun menyatakan komitmen Pemko Pariaman memerangi korupsi.
Yota Balad hadir langsung bersama jajaran Pemko Pariaman dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lt.16, Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Bersama Yota Balad ikut Rakor Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, Wakil Ketua DPRD Reza Saputra dan Yogi Firman, Pj Sekretaris Daerah Mursalim, Inspektur Alfian, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Adrial, serta Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Adi Junaidi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas inisiatif yang luar biasa ini, dalam mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antarlevel pemerintahan, demi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan sistematis,” kata Yota Balad.
Lulusan STPDN ini menyambut baik dan mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terintegrasi. Dirinya menyadari, bahwa tanpa kolaborasi yang kuat, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak akan dapat terwujud.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya dengan niat saja, tetapi harus dibarengi dengan sistem yang kuat, pengawasan yang tegas, serta komitmen kolektif dari semua unsur pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan tentunya masyarakat,” ungkapnya.
Pemko Pariaman sendiri, kata Yota Balad, siap untuk terus bersinergi, terbuka untuk dievaluasi, dan berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.
“Semoga pertemuan hari ini yang digelar KPK RI, dapat memperkuat semangat kita dalam melangkah bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan korupsi, dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yuda Wibowo dan jajaran KPK RI.
Kegiatan ini berlangsung pada 28 April 2025 hingga 22 Mei 2025 untuk Wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Untuk tanggal 21 Mei, Rakor khusus untuk daerah dari Provinsi Sumatera Barat, di mana ada 7 Kabupaten/Kota yang ikut serta yakni, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.
Disebutkan, kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi.
Baca juga: Wako Yota Balad Usul Pembangunan Shelter di Kota Pariaman, BNPB Mendukung Penuh
KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas, melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. [*/pkt]
