Padang, Padangkita.com – Sejumlah kecurangan terungkap dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatra Barat (Sumbar). Antara lain pada pendaftaran di SMAN 1 Padang Panjang, SMAN 1 Padang, SMAN 2 Padang dan SMAN 10 Padang.
Pengaduan tentang kecurangan pendaftaran PPDB di SMAN 1 Padang Panjang telah diterima Ombudsman Perwakilan Sumbar. Indikasi kecurangan itu dalam pratiknya berupa pemberian keterangan alamat atau domisili palsu, yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengungkapkan, masyarakat (pelapor) melihat ada pergerakan yang aneh dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat di website PPDB Sumbar, khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang.
“Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat,” kata Yefri melalui keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com malam (9/7/2020) ini.
Dari penelusurun, penyebabnya ternyata ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang.
“Indikasi yang dilaporkan misalnya, ada yang menerangkan tinggal dekat dari SMAN 1 Padang Panjang, di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung atau Ngalau,” ujar Yefri.
Baca juga: Jebakan Moral PPDB
Kemarin (8/7/2020), indikasi tersebut, kata Yefri, telah diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sumbar. Dan hari ini, Ombudsman dapat penjelasan dari Ketua PPDB, Suryanto, mereka yang terindikasi memberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan.
“Penjelasan Pak Suryanto, Pemerintah Daerah juga komit untuk membatalkan agar seleksi PPDB ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdikbud Sunbar untuk menjelaskan masalah ini,” ujar Yefri.
Baca juga: Jarak Rumah Calon Peserta Didik SMA/SMK di Sumbar Diverifikasi faktual oleh Setiap Sekolah
Lebih jauh disebutkan, tidak hanya di Kota Padang Panjang, sebagian masyarakat juga melaporkan indikasi yang sama terjadi di Kota Padang. Masyarakat, lanjut Yefri mengeluhkan, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD.
“Anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit,” ulas dia.
Di SMA 1 Padang misalnya, lanjut Yefri, setelah dilakukan verifikasi ke lapangan dan ditanya ke tetangga, tetapi tetangga tak mengenal anak yang mendaftar PPDB.
Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, tetapi masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah.
“SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa,” kata dia.
Hal yang sama juga terjadi pada SMAN 10 dan SMAN 3 Padang. Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut, telah diserahkan Ombudsman ke sekolah dan Disdikbud Sumbar untuk diverifikasi.
“Sayangnya, waktu sangat singkat, karena malam ini hasil PPDB diumumkan,” keluh Yefri.
Ombudsman sendiri, lanjut dia, masih bekerja untuk mememeriksa pengaduan masyarakat tersebut. Dan memang, di antaranya tidak akan selesai hingga pengumuman, jika tetap diumumkan malam ini.
“Kami sendiri khawatir, dengan penyimpangan moral seperti ini. Namun, inilah tantangan yang harus dibuktikan,” tegas dia.
Jika terbukti, kata Yefri, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri,
maka, harus disanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Disdikbud Sumbar sendiri telah berkomitmen akan membatalkan kelulusan siswa, walaupun telah dinyatakan lolos.” [pkt]
