Bukittinggi, Padangkita.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi mulai merumuskan sejumlah persiapan menyongsong tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Badan penyelenggara pesta demokrasi rakyat ini bakal mengajukan penambahan anggaran dan memangkas sejumlah kegiatan demi mengantisipasi penyebaran virus Corona bagi penyelenggara.
"Dari dana hibah yang sudah di-cut-off ada kelebihan sekitar Rp500 jutaan. Tapi untuk penyesuaian dengan new normal, kami ajukan penambahan sekitar Rp1 miliar lebih," kata Beni Aziz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SP3MSDM) KPU Bukittinggi, Kamis (11/6/2020).
KPU Bukittinggi, kata Beni, sudah melakukan relokasi anggaran, sesuai yang diperintahkan KPU RI. Sebab ada beberapa yang tidak diperbolehkan selama pandemi. Namun ada juga kebutuhan baru yang memerlukan tambahan anggaran.
“Sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah disusun jelang mewabahnya Covid-19, ke depan harus dipangkas. Misalnya, agenda rapat dengan mengumpulkan massa, tidak boleh lagi. Sejumlah kegiatan dalam ruangan akan dialihkan dalam bentuk daring atau visual, " jelas Beni.
Baca juga: Banyak Hewan Kawin Selama TMSBK Bukittinggi Tutup, Macan Dahan Diketahui Tengah Bunting
Di sisi lain, kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi juga perlu penambahan. Di antaranya, tempat mencuci tangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengadaan masker dan pelaksanaan rapid test, dan sebagainya.
Setidaknya ada sekitar 2.500 orang penyelenggara ad hoc mulai dari PPK (Panitia Pemiliha Kecamatan) hingga KPPS (Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara) di Bukittinggi. Total seluruh TPS nantinya sekitar 233 titik. Semua ini harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19.
"Dalam waktu dekat, tahapan yang akan segera dilaksanakan yaitu mengaktifkan kembali PPK dan PPS. Lalu, PPS harus segera bertugas memverifikasi faktual dukungan balon perseorangan," bebernya.
Untuk mengantisipasi pandemi, petugas verifikator akan segera mengikuti bimtek (bimbingan teknis) dengan sistem pertemuan terbatas. Beni juga menyebut adanya ketentuan dari KPU RI sesuai edaran Menteri Keuangan untuk penyesuaian honorarium PPK dan PPS.
"Ada kenaikan uang kehormatan bagi PPK dan PPS sekitar Rp 300 ribu," sebutnya. [agg]
