Komisi I DPRD Sumbar Koreksi Kinerja Sejumlah OPD Pemprov

Berita Sumatra Barat, Komisi I DPRD Sumbar, Komisi I DPRD Sumbar Koreksi Kinerja Sejumlah OPD Pemprov, pemprov Sumbar, Irwan Prayitno

Rapat kerja (Raker) pembahasan pendahuluan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Kamis (10/6/2020). (Foto: Ist)

Padang, Padangkita.com – Sejumlah kinerja organisasi perangkat daerah (ODP) Pemprov Sumbar mendapat koreksi dari Komisi I DPRD Sumbar. Koreksi disampaikan dalam rapat kerja (Raker) pembahasan pendahuluan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Kamis (10/6/2020).

OPD yang Raker bersama Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum) DPRD Sumnbar adalah Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Inspektur Daerah, Dinas Satpol PP dan Damkar, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, Dinas PMD, Badan Kesbang Pol, Biro Hukum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Badan Penghubung, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Humas, Biro Umum, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau dan Sekretariat DPRD.

Tiap-tiap OPD menyampaikan terkait laporan capaian pelaksanaan kegiatan dan kendala-kendala yang dihadapi yang mengakibatkan masih banyak OPD realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Gubernur.

Dalam Raker tersebut terungkap permasalahan-permasalahan yang berulang setiap tahunnya, sehingga dapat mengganggu capaian kinerja. Walau secara umum telah berlangsung baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi sehingga menjadi semakin baik lagi di masa datang.

Nurnas, Sekretaris Komisi 1 mengingatkan seluruh OPD terkait dengan proses perencanaan program dan kegiatan menyatakan "Ini harus menjadi perhatian bagi seluruh OPD. Karena capaian realisasi serapan anggaran tergantung dari proses perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD" ujar Nurnas.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Menurun, yang Sembuh Mencapai 60 Persen

Nurnas juga menyampaikan 4 OPD terbaik yang telah mampu merencanakan dan merealisasikan kegiatan dengan sangat baik, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (99,99 persen), Sekwan (99,81), Inspektorat (99,12 persen) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) (99,12 persen).

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Devi Kurnia berharap kepada seluruh OPD di bawah koordinasinya di Komisi I agar mencermati dan menindaklanjuti apa saja yang telah direkomendasikan oleh Komisi DPRD.

"Dengan telah disampakannya beberapa koreksi, masukan dan evaluasi dari Komisi I DPRD ini, saya minta kepada seluruh SKPD dibawah komisi I untuk mencermati dan menindaklanjutinya. Hal ini penting untuk kita sikapi demi terlaksananya tata pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan," ujar Devi. [*/mfz]


Baca berita Sumatra Barat terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

APBN 2025 untuk Sumbar Rp31,91 Triliun, Gubernur Mahyeldi Minta Tender Dipercepat
APBN 2025 untuk Sumbar Rp31,91 Triliun, Gubernur Mahyeldi Minta Tender Dipercepat
Gubernur Mahyeldi Apresiasi Peran NU untuk Pembangunan Daerah
Gubernur Mahyeldi Apresiasi Peran NU untuk Pembangunan Daerah
APBD Pariaman 2025 Tak Ada Defisit, Pj Wako Roberia: Pembangunan Bukan hanya Fisik
APBD Pariaman 2025 Tak Ada Defisit, Pj Wako Roberia: Pembangunan Bukan hanya Fisik
Sumatera Barat Rilis Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Sumatera Barat Rilis Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahyeldi Serap Aspirasi Masyarakat Tiku Agam dalam Momen Minum Teh Talua Bersama
Mahyeldi Serap Aspirasi Masyarakat Tiku Agam dalam Momen Minum Teh Talua Bersama
Kisah Petani di Pelosok Pessel yang Rasakan Dampak Positif Kerja Nyata Rusma Yul Anwar
Kisah Petani di Pelosok Pessel yang Rasakan Dampak Positif Kerja Nyata Rusma Yul Anwar