Jakarta, Padangkita.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut utang pemerintah yang belum dibayarkan ke BUMN-BUMN tercatat sebanyak Rp143,63 triliun.
Ia menjelaskan, utang pemerintah tersebut ada yang berupa pembayaran subsidi hingga utang pembayaran pembebasan lahan.
Hal ini dibeberkan Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (9/6/2020).
Menurutnya, pemerintah akan segera mencairkan utang tersebut sebesar Rp108,48 triliun atau 75 persen dari total utang.
"75 persen ini benar-benar untuk utang yang sudah jatuh tempo sejak 2017 dan ini berhubungan dengan perusahaan BUMN yang melakukan PSO ke rakyat," ujar Erick.
Ia menjelaskan, BUMN yang akan dapat pencairan utang tersebut rinciannya adalah BUMN Karya sebesar Rp 12,16 triliun, KAI sebesar Rp 300 miliar, PLN sebesar Rp 48,46 triliun.
Kemudian, Kimia Farma sebesar Rp 1 triliun, Bulog sebesar Rp 560 miliar, Pertamina sebesar Rp 40 triliun, dan Pupuk sebesar Rp 6 triliun.
Baca juga: UKT PTKIN Tak Naik, Mahasiwa Terdampak Covid-19 Bisa Ajukan Keringanan
Erick melanjutkan, Pertamina, PLN, hingga Pupuk merupakan utang pemerintah terkait penugasan subsidi.
Sedangkan, BUMN Karya, utang pemerintahnya rata-rata piutang LMAN dalam pembebasan lahan proyek jalan tol.
Sementara, untuk Kimia Farma merupakan piutang dari BPJS kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Kimia Farma sedang produksi obat yang dibutuhkan untuk Covid-19. Mau tidak mau kalau tidak dibayarkan, Kimia Farma sangat berat apalagi ada penugasan produksi obat Covid," ujarnya. [*/try]
