Padangkita.com - Tepat pukul 10.00 WIB, Rabu (26/4/2017) sirine peringatan dini tsunami di kawasan Gelanggang Olah Raga, Padang, meraung keras. Raungan sirine milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ini membuat petugas di Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat berlarian menuju shelter yang dikondisikan di depan pintu utama stadion.
Dalam skenario dicatat, gempa berkekuatan 8,8 Skala Richter berpotensi tsunami terjadi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, pada kedalaman 30 meter. Skema ini merupakan latihan tahunan bertepatan denggan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2017.
"Kita lakukan simulasi vertikal dengan evakuasi sementara di sekitar lokasi ini," ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Nasridal Patria pada Padangkita.com.
Pada simulasi kali ini diperagakan bagaimana koordinasi semua instansi dan penanggung jawab kebencanaan bekerja mengatasi keadaan pasca bencana yang melumpuhkan infrastruktur dan komunikasi di tujuh kabupaten kota. "Semua ada delapan kluster yang harus merapat ke Pusdalops, seperti perhubungan, komunikasi, infrastruktur, kesehatan, penyelamatan," katanya.
Ia mengatakan, dalam kondisi darurat tersebut, semua instansi merapat dan memberi masukan pada Kalaksa provinsi, sebelum gubenur menetapkan masa tanggap darurat. Simulasi ini melibatkan banyak elemen kebencanaan termasuk sejumlah BPBD Kabupaten Kota.
Tidak Maksimal
Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumbar, Khalid Syaifullah mengatakan, simulasi hari ini kurang berjalan maksimal. Peserta dinilai tidak memainkan peran layaknya terjadi bencana sungguhan.
"Walau ini simulasi, harusnya dimainkan situasi gempa yang diikuti tsunami benar-benar terjadi," kata Khalid yang hadir sebagai observer simulasi.
Khalid mencontohkan, banyak peserta yang tertawa dan tidak merespon saat sirine peringatan berbunyi. "Saat sirine pertama berbunyi yang menandakan gempa, itu tidak ada reaksi apa-apa dari peserta yang hadir hari ini," katanya.
Mantan Direktur Walhi Sumbar ini mengkritik simulasi pelaporan dampak bencana serta pengambilan kebijakan dan penetapan tanggap darurat oleh gubernur di Pusdalops. "Termasuk ketika sudah memasuki rapat koordinasi untuk menentukan status darurat, belum terlihat terlibat semua sektor yang ada," ujarnya.
Nasridal Patria mengakui tidak optimalnya pelaksanaan simulasi dan belum berjalannya Standar Operation Procedur (SOP). Menurutnya, kondisi ini akibat belum samanya persepsi seluruh elemen dalam menghadapi bencana.
"Kita sampaikan terus terang bahwasanya perlu menyamakan persepsi dalam menghadapi bencana, (agar) kita itu tidak berbeda persepsi lagi," katanya. Menurutnya, skenario hari ini sudah mendekati SOP namun perlu penyempurnaan. (Aidil Sikumbang)