Padang, Padangkita.com – Ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir luapan sungai, menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuranji. Kabar segar datang bagi warga setempat dengan adanya kepastian kucuran dana dari pemerintah pusat untuk normalisasi sungai.
Hal ini terungkap saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Serumpun, Kelurahan Kuranji, Kamis (5/2/2026).
Maigus Nasir dalam arahannya menekankan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas gugur kewajiban. Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merumuskan perencanaan yang adaptif terhadap tantangan kota, termasuk mitigasi bencana dan pemerataan ekonomi.
"Melalui Musrenbang, seluruh unsur harus bersatu menyusun perencanaan yang tepat sasaran, inovatif, dan berdampak langsung menjawab kebutuhan riil masyarakat. Jangan hanya menyalin program tahun lalu tanpa evaluasi," tegas Maigus Nasir.
Lebih lanjut, Maigus mengingatkan agar setiap usulan pembangunan dari tingkat kelurahan harus tegak lurus dengan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran, khususnya terkait sembilan Program Unggulan (Progul).
"Perencanaan pembangunan harus disusun berkesinambungan, mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan," tambahnya.
Sementara itu, Camat Kuranji, Rido Satria, memaparkan kondisi riil wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa dari sembilan kelurahan yang ada, kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan kebersihan masih mendominasi usulan. Namun, prioritas tertinggi tetap pada penanganan pascabencana.
Rido membawa kabar baik terkait normalisasi tiga sungai besar yang melintasi wilayahnya, yakni Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo. Usulan tersebut telah direspons positif oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
"Untuk penanganan bencana, terutama di Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, alhamdulilah sudah ada konfirmasi anggaran dari pusat sekitar Rp30 miliar untuk normalisasi," ungkap Rido Satria di hadapan peserta musyawarah.
Anggaran jumbo ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meminimalisir dampak luapan air yang kerap merendam permukiman warga saat curah hujan tinggi.
Ketua DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, turut memberikan pandangannya. Tokoh masyarakat yang vokal menyuarakan aspirasi warga ini meminta agar penetapan prioritas pembangunan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berbasis pada karakteristik unik setiap kelurahan.
"Setiap kelurahan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, melalui Musrenbang ini semoga kita dapat menyusun skala prioritas agar azas manfaat dan target fungsionalnya memberikan kontribusi positif bagi Kecamatan Kuranji," ujar Irwan Basir.
Baca Juga: Target RPJMD Sumbar 2025–2029 Tuntas Awal Juli Mendatang, Ini 8 Misi yang akan Dicapai
Hadirnya Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, dalam forum tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mengawal usulan prioritas ini agar dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan tingkat kota. [*/hdp]
