Padang, Padangkita.com – Angin segar berembus bagi upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mengucurkan anggaran fantastis guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang luluh lantak akibat bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat malam (30/1/2026). Pertemuan strategis ini mempertemukan para pemangku kebijakan utama, mulai dari Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Padang Fadly Amran, para bupati/wali kota se-Sumbar, hingga jajaran Balai Kementerian PU dan BUMN Karya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang hadir dalam rapat tersebut membawa kabar baik. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyusun skema pemulihan masif dengan alokasi anggaran mencapai Rp18,9 triliun. Angka ini mencerminkan keseriusan Jakarta dalam membangun kembali Ranah Minang.
"Kami mengapresiasi Pak Gubernur, bupati, wali kota, hingga seluruh jajaran yang sangat cepat pulih dan sigap menghadapi bencana. Bahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar menjadi yang pertama selesai dibanding provinsi lain yang juga terdampak," ujar Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, usulan anggaran tersebut saat ini telah diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan sedang berproses menuju Kementerian Keuangan.
Namun, ia memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah. Legislator asal Sumbar ini mengingatkan agar kesiapan teknis di lapangan harus berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang akan turun.
"Kita tidak ingin dana sudah tersedia, tapi pekerjaan di lapangan belum siap. Ini adalah komitmen langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar Sumatera Barat dibangun kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya (build back better). Untuk itu, kami mohon dukungan seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat menyiapkan segala kebutuhan teknis," tegas Andre.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan perkembangan positif terkait fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah mengembalikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.
Mahyeldi menginstruksikan agar dana tersebut diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur vital yang menyentuh langsung denyut nadi ekonomi masyarakat, seperti jalan dan jembatan yang putus atau rusak berat akibat terjangan banjir dan longsor.
Merespons dukungan masif dari pusat dan provinsi, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan penuh jajarannya. Fadly menilai sinergi ini adalah kunci agar Kota Padang bisa bangkit lebih cepat dari dampak bencana.
"Kami di Kota Padang siap berkolaborasi dan menindaklanjuti seluruh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Penanganan bencana memang harus dilakukan secara terpadu agar pemulihan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan,"kata Fadly Amran.
Fadly juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi tambahan. Ia berharap usulan-usulan rehabilitasi yang mungkin belum tercantum dalam dokumen R3P awal dapat tetap diakomodasi melalui mekanisme susulan, sehingga tidak ada wilayah terdampak yang luput dari sentuhan pembangunan.
"Kami berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah pusat. Harapan kami, usulan yang belum tercantum dalam dokumen R3P dapat turut disikapi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal," pungkas Fadly.
Baca Juga: Fokus Rehabilitasi Pascabencana, Pemko Padang Gandeng Tanoto Foundation Salurkan Bantuan Logistik
Rakor ini menjadi titik tolak dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi besar-besaran di Sumatera Barat, dengan target pemulihan infrastruktur publik yang lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa depan. [*/hdp]
