Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumatera Barat

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumatera Barat

Menteri PU Dody Hanggodo bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta pejabat terkait lainnya ketika meninjau IPA PDAM di Gunung Pangilun, Kota Padang. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perumda Air Minum Kota Padang, Jumat (30/1/2026). Ia ingin memastikan keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat pascabencana banjir bandang yang berdampak pada sejumlah wilayah di pusat Kota Padang.

“Untuk penanganan darurat pascabencana PDAM Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatera Barat, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun,” kata Menteri Dody.

Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

“Total bantuan pemerintah pusat untuk Sumbar mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat,” terangnya.

Dody menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya air bersih. Untuk penanganan sementara, pihak Balai dan PDAM setempat mengerahkan mobil tangki air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sambil menunggu penyelesaian pembangunan sumur bor.

“Kami minta masyarakat bersabar. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih di Kota Padang sudah dapat teratasi,” katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini di Kota Padang cukup berat, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji. Selain itu, juga ada dua kecamatan lainnya yang pasokan air bersihnya juga terganggu.

“Ada empat kecamatan yang pasokan airnya belum optimal, yaitu Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Karena itu, kami berharap ada percepatan penanganan darurat, termasuk normalisasi aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat,” kata Mahyeldi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung penuh langkah-langkah percepatan yang dilakukan pemerintah pusat demi pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Kami siap mendukung penuh upaya percepatan penanganan ini agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih yang dialami Kota Padang.

Ia menjelaskan, IPA Gunung Pangilun merupakan salah satu fasilitas vital penyediaan air bersih di Kota Padang dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik. Pascabencana, fasilitas ini mengalami gangguan yang berdampak langsung terhadap layanan air bersih di kawasan pusat kota.

Selain itu, sumur warga di empat kecamatan juga banyak yang mengering. Akibatnya kebutuhan air bersih masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU sangat dibutuhkan, agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana.

"Kami berharap, sebelum Ramadhan permasalahan air bersih ini bisa tuntas. Untuk itu, tentu kita butuh dukungan Pemerintah Pusat," ujar Fadly.

Baca juga: Disambut Gubernur Mahyeldi, Menteri PU akan Tinjau Sejumlah Infrastruktur Strategis di Sumbar

Usai ke IPA Gunung Pangilun, rombongan Menteri PU melanjutkan kunjungan ke kawasan Gunung Nago, Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh. Peninjauan ini untuk memastikan proses pembenahan aliran Sungai Gunung Nago serta upaya pemulihan pasokan air bersih berjalan sesuai rencana.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU juga didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, jajaran Kementerian PU, dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar dan Pemko Padang. [*/adpsb]

Baca Juga

Poliklinik Eksekutif- Layanan Kemoterapi Modern RSAM Diresmikan, Berobat Tak Perlu ke Luar Negeri
Poliklinik Eksekutif- Layanan Kemoterapi Modern RSAM Diresmikan, Berobat Tak Perlu ke Luar Negeri
Dua Hari Penertiban Tambang Ilegal di Pasbar, Tim Terpadu Amankan 21 Orang dan 8 Alat Berat
Dua Hari Penertiban Tambang Ilegal di Pasbar, Tim Terpadu Amankan 21 Orang dan 8 Alat Berat
Gubernur Mahyeldi: Pemulihan Pascabencana Sumbar Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan
Gubernur Mahyeldi: Pemulihan Pascabencana Sumbar Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan
Perkuat Implementasi Program Strategis, Pemprov Sumbar MoU dengan TMII dan Perguruan Tinggi
Perkuat Implementasi Program Strategis, Pemprov Sumbar MoU dengan TMII dan Perguruan Tinggi
Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp667 Miliar untuk Penanganan Jalan Malalak
Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp667 Miliar untuk Penanganan Jalan Malalak
Menteri PU Tinjau Pengerjaan Jalan Lembah Anai, Dibuka Fungsional 24 Jam Selama Libur Lebaran
Menteri PU Tinjau Pengerjaan Jalan Lembah Anai, Dibuka Fungsional 24 Jam Selama Libur Lebaran