Padang, Padangkita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bergerak cepat menyongsong musim haji tahun 2026. Langkah strategis ini diawali dengan pertemuan antara Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, dalam sebuah audiensi di Istana Gubernur, Senin (8/12/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial dalam penguatan koordinasi lintas lembaga, mengingat Kemenhaj merupakan entitas kementerian baru yang kini memegang kendali penuh atas penyelenggaraan haji dan umrah. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kantor Kemenhaj Kota Padang, Zulfahmi, serta jajaran ketua tim kerja di lingkungan Kanwil Kemenhaj Sumbar.
Di awal pertemuan, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada M. Rifki atas amanah baru yang diemban. Mahyeldi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi siap memberikan dukungan penuh terhadap konsolidasi kelembagaan Kemenhaj di daerah demi satu tujuan utama: peningkatan kualitas pelayanan jemaah.
Mahyeldi menilai, kehadiran kementerian khusus yang menangani haji adalah peluang besar untuk mereformasi tata kelola layanan. Ia berharap transformasi ini dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
Terkait persiapan haji 2026, Gubernur memberikan instruksi spesifik mengenai percepatan penetapan istithaah kesehatan. Ia menekankan perlunya koordinasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Kemenhaj, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Otoritas Bandara, serta instansi terkait lainnya agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal (on the track).
Selain membahas haji, diskusi juga berkembang pada isu strategis mengenai tata kelola ibadah umrah. Gubernur menyoroti pentingnya penyelarasan standar layanan umrah dengan pola layanan haji. Menurutnya, jemaah umrah sejatinya juga merupakan duta Sumatera Barat dan Indonesia di Tanah Suci.
Dalam kesempatan itu, Gubernur melontarkan wacana agar keberangkatan jemaah umrah dapat terpusat menggunakan fasilitas Asrama Haji. Ia mengusulkan agar jemaah menginap sehari sebelum keberangkatan dan dilepas secara resmi oleh Pemda bersama Kemenhaj. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan pelayanan yang lebih tertib, terstandar, dan memudahkan pengawasan.
Tidak hanya itu, Mahyeldi juga menyinggung potensi pembukaan penerbangan umrah langsung dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Hal ini menyusul sinyal kesiapan dari maskapai Saudi Arabia Airlines untuk membuka rute tersebut. Gubernur mendorong agar peluang ini ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan guna efisiensi perjalanan jemaah.
Menanggapi arahan tersebut, Plt. Kakanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menyambut baik dukungan proaktif dari Pemprov Sumbar. Ia menegaskan bahwa audiensi ini adalah bagian vital dari konsolidasi percepatan pelaksanaan tugas kementerian baru di tingkat daerah.
"Kami berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah demi memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah," tegas Rifki.
Baca Juga: Kemenag Sumbar Serahkan Asrama Haji Batang Anai ke UPT, Siap Tingkatkan Layanan Jemaah
Terkait teknis persiapan haji, Rifki menambahkan bahwa Kemenhaj saat ini tengah menjalankan sejumlah tahapan krusial, mulai dari rekrutmen petugas haji, penyiapan dokumen jemaah, hingga proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). [*/hdp]
