Padang, Padangkita.com – Perhatian pemerintah pusat terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang terus mengalir.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, turun langsung meninjau kondisi warga terdampak banjir di sejumlah titik di Kota Padang, Minggu (30/11/2025).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Titiek Soeharto didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Rombongan bergerak menyisir lokasi-lokasi vital yang terdampak parah, diawali dengan mengunjungi pengungsi di Masjid Al Hijrah, Jalan Kampung Apa.
Peninjauan dilanjutkan ke kawasan perumahan Lumin Park yang sempat terendam banjir cukup tinggi, serta mengecek kesiapan logistik di Dapur Umum yang didirikan di sebelah Puskesmas Air Dingin.
Tak hanya meninjau korban, rombongan juga melihat langsung kondisi infrastruktur Jembatan Surau Gadang yang putus total akibat diterjang arus banjir sepekan terakhir.
Di sela-sela kunjungan, Titiek Soeharto membawa kabar baik terkait ketahanan pangan bagi korban bencana. Ia menegaskan bahwa Perum Bulog telah bergerak menyalurkan bantuan pangan skala besar untuk masa tanggap darurat di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Titiek merinci, total bantuan yang disiapkan mencapai 34.302.520 kilogram beras dan 6.860.504 liter minyak goreng. Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, alokasi bantuan yang dikucurkan mencakup 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng.
Menurut Titiek, kehadirannya bersama Bulog bertujuan untuk memastikan mata rantai distribusi bantuan tersebut berjalan lancar hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa bantuan beras dan minyak goreng ini tidak hanya diperuntukkan bagi Kota Padang, melainkan juga untuk wilayah lain di Sumatera Barat yang mengalami nasib serupa. Pihaknya ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan di masa sulit ini.
Menanggapi dukungan tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam. Kehadiran Ketua Komisi IV DPR RI dinilai menjadi penguat moral bagi pemerintah kota dan warga yang tengah berduka.
Maigus memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait kerusakan infrastruktur. Ia melaporkan bahwa selain ribuan rumah dan fasilitas umum yang terdampak, terdapat enam unit jembatan yang mengalami kerusakan serius akibat bencana ini.
Ia berharap kunjungan kerja ini dapat melahirkan solusi konkret dari pusat, khususnya untuk percepatan pembangunan kembali jembatan-jembatan yang putus. Pasalnya, keberadaan jembatan tersebut sangat vital sebagai akses mobilitas dan perekonomian warga.
Lebih lanjut, Maigus menginformasikan kepada rombongan DPR RI bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menetapkan status masa tanggap darurat yang berlaku mulai 28 November hingga 5 Desember 2025.
Penetapan status ini bertujuan agar seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk percepatan penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga: Padang Terparah Dihantam Banjir, Kerugian Infrastruktur Tembus Rp202,8 Miliar
Sinergi antara pengawasan legislatif pusat dan eksekusi pemerintah daerah ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan Kota Padang agar kembali bangkit pascabencana. [*/hdp]
