Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan akan memperbaiki dan mengevaluasi soal Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar 2024 yang belum cukup baik. Dewan Pers (DP) mengumumkan bahwa IKP Sumbar 2024 berada di peringkat 34 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai 66,61.
Menurut Mahyeldi, selama ini Pemprov Sumbar selalu mengedepankan semangat keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terus berupaya memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi para jurnalis.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdiskusi dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi atas IKP Sumbar tahun 2024. Saat diskusi, kami menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar sangat terbuka soal informasi," kata Mahyeldi usai mengikuti Diskusi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 Sumbar bersama Dewan Pers di Hotel Mercure Padang, Selasa (17/12/2024).
"Keterbukaan itu adalah semangat kita. Seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses melalui dashboard sumbarprov.go.id. Secara nasional, keterbukaan ini mendapat penghargaan dari KI, KPI, dan Kemendagri, sebagai provinsi terinformatif,” ujar Mahyeldi menambahkan.
Mahyeldi menyebutkan, selain merupakan pelaksanaan amanah UU No. 14/2008 tentang Kerterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 40/1999 tentang Pers, keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahaan di Pemprov Sumbar menjadikan siapapun bisa memberikan masukan. Di mana, masukan itu kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan.
“Kita terus menerapkan prinsip Johari Window. Bahwa kalau kita ingin maju, maka kita harus terbuka. Buktinya, Pemprov Sumbar mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas keterbukaan selama ini,” kata Mahyeldi.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan bahwa hasil penilaian IKP Sumbar 2024 oleh Dewan Pers akan segera dievaluasi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan penilaian Sumbar belum cukup menggembirakan. Ia pun berharap, seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Sumbar ikut melihat variabel dari penilaian yang dilakukan.
“Tentu banyak variabel dalam penilaian oleh Dewan Pers. Bisa saja kurangnya ada di pihak kita (Pemprov Sumbar), atau bisa saja di pihak lain. Tentu ini akan kita evaluasi. Semua pihak dan pemangku kepentingan di Sumbar harus terbuka dan menjaga kemerdekaan pers,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menyinggung pembicaraannya dengan mendiang Prof Azyumardi Azra ketika menjabat Ketua Dewan Pers, terkait rendahnya IKP Sumbar. Waktu itu, kata Mahyeldi, diperoleh titik temu agar Pemprov Sumbar mendorong fasilitas sertifikasi bagi wartawan yang bertugas di Sumbar.
Hal ini kemudian direspons Pemprov Sumbar dengan mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi ujian kompetensi agar semakin banyak wartawan di Sumbar yang memperoleh sertifikasi.
“Pemprov Sumbar sangat mendukung peningkatan kompetensi dan sertifikasi wartawan. Sebab, masyarakat tentu tidak sepenuhnya memahami mana pemberitaan yang berasal dari kantor pers terverifikasi dan wartawan tersertifikasi, dan mana yang tidak. Meskipun masyarakat kita adalah masyarakat yang kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi, sertifikasi wartawan akan terus kita dukung,” tegas Mahyeldi.
Mendukung Kebebasan Pers
Sementara itu, dalam sesi diskusi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan bahwa IKP sendiri dilakukan untuk mengukur sejauh mana upaya startegis pemerintah dalam mendukung kemerdekaan pers. Namun ia memastikan, bahwa Dewan Pers tidak akan berhenti pada angka penilaian semata, melainkan terus melihat realisasi subtantif dari dukungan terhadap pers itu sendiri.
“UU Pers ada untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan bersuara. Tentu saja hal itu bisa dilakukan melalui pers sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu Pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi,” ujar Ninik.
Ia menambahkan, saat ini kondisi pers tidak sedang baik-baik saja. Sebab ada sejumlah tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan pers dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Seperti, tantangan soal penghasilan yang semakin tergerus di tengah masifnya perkembangan media sosial (medsos), serta tantangan digital yang hadir melalui kecerdasan buatan (AI), yang membuat siapapun bisa menghasilkan informasi.
Baca juga: Hari Pers Sedunia, Begini Nasib Jurnalis di Sumatra Barat
“Dalam konteks ini, Dewan Pers tidak henti-hentinya mengetuk hati semua pihak untuk memperhatikan pers. Meski kita tahu, pers tidak akan pernah mati. Kantor pers bisa tutup, tapi idiologi jurnalis tidak akan pernah mati,” tegas Ninik.
Turut hadir dalam diskusi evaluasi IKP Sumbar 2024 tersebut, unsur Forkopimda Sumbar, Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim, Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah, Ketua PWI Sumbar serta perwakilan organisasi pers dan perusahaan pers.
[*/adpsb]
