Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Arif Ardiyanto yang baru dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat (Sumbar) berganti. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala BPKP Sumbar menggantikan Dessy Adin, di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (17/12/2024).

Dalam sambutannya, Mahyeldi meyakini bahwa sinergitas antara BPKP dengan Pemda di Sumbar yang telah terjalin baik selama ini, akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan kepala yang baru. Dessy Adin, selanjutnya akan mengisi posisi yang ditinggalkan Arif Ardiyanto, sebagai Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP RI.

"Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan selamat bertugas kepada bapak Arif Ardiyanto, dan terima kasih kepada ibuk Dessy Adin yang telah bertugas di Sumbar lebih kurang selama 3,5 tahun," ujar Mahyeldi dalam acara pengukuhan yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Mahyeldi menilai bahwa tugas Kepala BPKP Sumbar adalah amanah besar yang sangat berat. Namun, ia meyakini dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Arif Ardiyanto, maka amanah tersebut akan dapat diemban dengan sebaik-baiknya.

"Pemprov Sumbar sangat menyadari begitu pentingnya peran BPKP selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah agar tetap taat dalam koridor. Semua itu tentu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menegaskan bahwa BPKP sesuai dengan tujuan pembentukannya, bertugas untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan APBN dan APBD. Sebab, kata dia, setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dipastikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Apresiasi Kinerja BPKP, Gubernur Mahyeldi: Mitra Konsultasi Terpercaya

"Good and clean governance adalah sebuah keharusan. Kami memahami, bahwa masalah pembangunan sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran, demi tercapainya tujuan dari program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," kata Agustina.

[*/adpsb]

Baca Juga

Usaha Syariah Menjanjikan, Gubernur Mahyeldi Minta TPAKD Lirik Ponpes Pusat Pengembangan
Usaha Syariah Menjanjikan, Gubernur Mahyeldi Minta TPAKD Lirik Ponpes Pusat Pengembangan
Hadiri Syuting Film "Tragedi Nia Kurnia Sari", Mahyeldi: Sangat Inspiratif Bagi Generasi Muda
Hadiri Syuting Film "Tragedi Nia Kurnia Sari", Mahyeldi: Sangat Inspiratif Bagi Generasi Muda
Tol Padang-Sicincin Uji Coba, Gubernur Mahyeldi Menilai Bisa Menjadi Solusi Kurangi Kemacetan
Tol Padang-Sicincin Uji Coba, Gubernur Mahyeldi Menilai Bisa Menjadi Solusi Kurangi Kemacetan
Gubernur Mahyeldi Resmikan Masjid Az Zaimah yang Unik di Sulit Air, Tanpa Tiang dan Kayu
Gubernur Mahyeldi Resmikan Masjid Az Zaimah yang Unik di Sulit Air, Tanpa Tiang dan Kayu
Anugerah APN Sumbar 2024: Masyarakat agar Aktif Wujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia
Anugerah APN Sumbar 2024: Masyarakat agar Aktif Wujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia
APBN 2025 untuk Sumbar Rp31,91 Triliun, Gubernur Mahyeldi Minta Tender Dipercepat
APBN 2025 untuk Sumbar Rp31,91 Triliun, Gubernur Mahyeldi Minta Tender Dipercepat