Batusangkar, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna tentang Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (24/11/2024) di ruang rapat utama DPRD setempat di Pagaruyung.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta dihadiri Sekda Tanah Datar, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya, Pjs. Bupati Arry Yuswandi memaparkan jawaban atas pandangan Fraksi setebal 50 halaman.
Pjs. Arry Yuswandi juga Menjawab pertanyaan sebelumnya dari Fraksi Umat Golkar tentang tujuan yang dicapai Pemerintah Daerah tahun 2025 terutama dalam peningkatan kualitas SDM, penghapusan kemiskinan ektrim dan penurunan stunting.
"Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya SDM yang handal dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebesar 76,97 persen sehingga tercapai kemiskinan ektrem 0 peraen dan penurunan angka stunting menjadi 11 persen," katanya.
Menjawab pertangaan berapa alokasi dana yang dipersiapkan Pemda Tanah Datar untuk recovery pasca bencana galodo, Arry memaparkan setidaknya ada 5 sumber dana yang dipersiapkan.
"Ada beberapa sumber dana dalam recovery pasca galodo, yakni Bantuan Tidak Terencana atau BTT sebesar Rp2,4 miliar lebih bagu 3.545 KK dari APBD 2024. Kemudian dukungan dana siap pakai BNPB untuk perbaikan jalan dan jembatan sebesar Rp72,4 miliar lebih, Optimalisasi lahan sawah seluas 335 hektar sebesar Rp2,7 miliar lebih dari Kementerian Pertanian. Dilanjutkan pembangunan rumah relokasi terpadu sebanyak 60 unit dan bantuan 162 rumah mandiri dengan anggaran sebesar Rp9,6 miliar lebih dari Kementerian PU PR dan dana pendukung konstruksi sebesar Rp926 juta dari APBD Kabupaten Tanah Datar," terangnya.
Sementara itu terhadap persoalan UHC atau berobat gratis, Pjs. Arry juga menjawabnya dengan jelas.
"Untuk warga Tanah Datar yang ber KTP di rantau dan akan berobat di kampung halaman, memang diharapkan segera mengurus pindah domisili atau KTP Tanah Datar," tukasnya.
Baca Juga: DPRD Tanah Datar Bahas Rancangan APBD Tahun 2025
Atas jawaban yang disampaikan Pjs. Bupati, nanti akan dibahas lagi dan juga akan digelar rapat paripurna lanjutan dalam waktu dekat dimana nanti Ranperda ini nantinya akan ditetapkan menjadi Perda. [djp]
