Jakarta, Padangkita.com - Wacana kenaikan gaji PNS terlanjur mengemuka ke publik. Sayangnya, hal ini tak menjadi bahasan yang disampaikan dalam Pidato Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (16/8/2024) lalu.
Hal ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. Charles berharap Pemerintah dapat memberi kejelasan kepada publik karena isu ini cukup menjadi perhatian masyarakat.
“Gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik. Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detail terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh Pemerintah selanjutnya?” kata Politisi Fraksi Partai NasDem mempertanyakan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Tak hanya memberi perhatian pada wacana kenaikan Gaji PNS, Charles juga menyinggung soal utang negara. Tak dapat dipungkiri, persoalan utang negara juga menjadi buah bibir di masyarakat.
Charles menekankan pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus Rp8.500 triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, Charles meminta Pemerintah untuk mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara.
Lebih lanjut, Charles menyebut, Pemerintah perlu mewaspadai nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.100 per Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di angka 7,1%. Termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.
"Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan," terang Charles yang juga anggota badan Anggaran DPR RI.
Charles juga mengingatkan agar Pemerintah memastikan utang yang diajukan Pemerintah harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meski utang negara tersebut masih dalam batas aman menurut undang-undang, kata Charles, pengelolaannya harus diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat.
Baca juga: Fraksi Partai Gerindra Dukung Desain Kebijakan APBN 2025 dan Apresiasi Pemerintahan Jokowi
"Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” pungkas Charles.
[*/rjl]
