Jakarta, Padangkita.com – Sumatra Barat (Sumbar) sedikitnya membutuhkan anggaran mencapai Rp1,3 triliun untuk membangun sabo dam dan cekdam serta infrastruktur yang hancur dan rusak akibat bencana.
Kebutuhan anggaran yang mendesak ini diungkapkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah ketika menemui Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi yang datang bersama sejumlah pejabat Pemprov menyampaikan rentetan kejadian bencana alam dan kerugian yang ditimbulkan selama dua bulan terakhir. Kemudian, ia memohon dukungan upaya percepatan mitigasi dan penanganan dampak bencana.
"Alhamdulillah, setelah kita mengajukan permohonan audiensi, Komisi V DPR RI langsung menyetujui dan kita langsur hadir. Kita memaparkan berbagai kejadian bencana yang menimpa Sumbar sejak Maret 2024 lalu, serta berbagai kerusakan yang timbul, mulai dari kejadian di Pessel. Kita juga paparkan upaya-upaya yang dilakukan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu," ucap Mahyeldi di Gedung DPR RI.
Selain itu, hal terpenting yang disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan tersebut adalah, permohonan dukungan Komisi V DPR RI dalam percepatan penanganan dampak bencana, sekaligus percepatan peningkatan kualitas mitigasi bencana di Sumbar.
Seperti dukungan untuk pembangunan sabo dam atau cekdam, normalisasi sungai, pembangunan flyover, serta percepatan pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru.
"Pertama, kita sampaikan bahwa sungai yang berhulu ke Gunung Marapi ada 15 sungai, dan hanya ada dua cekdam untuk pengamanan lahar dinginnya. Bandingkan dengan Gunung Merapi Jogja, di mana ada 10 sungai punya 250 sabo dam. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Komisi V untuk pembangunan sabo dam senilai Rp750 miliar di Sumbar," ungkap Mahyeldi.
Di samping itu, Gubernur juga menyampaikan permohonan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur utama yang berada di bawah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar. Infrastruktur terdampak bencana itu meliputi jalan, jembatan, dan sumber daya air, dengan total kebutuhan anggaran Rp589 miliar.
Selain itu, Mahyeldi juga memohon dukungan Komisi V DPR mendukung percepatan perbaikan infrastruktur utama nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
"Kita juga bermohon pembangunan flyover dari Air Terjun Lembah Anai sampai ke Silaiang, sebagai bagian dari rekonstruksi jalan nasional yang terban dan saat ini putus total di kawasan itu. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian Sumbar dan provinsi-provinsi tetangga," ujar Mahyeldi.
Selain perbaikan atas infrastruktur utama yang rusak, Mahyeldi juga memohon dukungan Komisi V DPR RI untuk percepatan penyelesaian Jalan Tol Padang – Pekanbaru, setidaknya untuk ruas mulai dari Padang hingga Limapuluh Kota atau Pangkalam. Keberadaan jalan tol ini menjadi sangat penting sebagai jalur alternatif utama, saat sewaktu-waktu terjadi bencana yang merusak jalan nasional, seperti kejadian bencana saat ini.
"Begitu pun dengan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang sudah direncanakan melalui skema KPBU. Ini juga kita sangat mohonkan dukungannya agar dipercepat, karena jalur ini sangat ekstrem dan sangat rawan longsor jika curah hujan kembali tinggi," ucap Mahyeldi.
Baca juga: Kepala BNPB - Gubernur Sumbar Sosialisasikan Rencana Relokasi Warga dari Zona Merah
Kedatangan Gubernur Sumbar bersama rombongan di ruang rapat Komisi V diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal, Anggota Komisi V Syahrul, dan Staf Ahli Komisi V Sherly Wattimena.
Sementara itu, pejabat Pemprov yang mendampingi Gubernur Mahyeldi, di antaranya Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kepala BMCKTR Era Sukma, Kepala BPBD Rudy Rinaldi, Kabiro Adpim Setdaprov Mursalim, dan Kepala Badan Penghubung Sumbar Aschari.
[*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
