Padang, Padangkita.com – Warga yang kehilangan rumah, atau rumahnya rusak akibat banjir bandang lahar dingin dan longsor diliputi kerisauan. Khususnya, para korban di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang.
Merespons hal itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemprov Sumbar membuka pintu dialog tentang rencana relokasi warga, saat mengunjungi posko kebencanaan di Bukik Batabuah, Agam, Rabu (15/5/2024).
"Pertama, kami membawa pesan belasungkawa dari Bapak Presiden yang setiap hari memonitor langkah-langkah penanganan yang kita lakukan di Sumbar. Setiap hari beliau menerima laporan dan memberi arahan, dan yang terpenting itu adalah arahan seputar keselamatan masyarakat," ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di depan warga yang terdampak bencana.
Memasuki hari ketiga memimpin penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar, ia menegaskan bahwa telah dilakukan berbagai perbaikan yang hasilnya terus berkembang dari hari ke hari. Termasuk soal mendata kerusakan hunian masyarakat, dan penanganan apa yang perlu dilakukan atas kerusakan-kerusakan tersebut.
"BNPB terus berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, dan unsur TNI/Polri. Oleh karena itu, pendataan harus segera disiapkan dengan sebaik-baiknya sejak tingkat wali nagari, dibantu Babinsa dan Bhabin Kamtibmas, terus ke atas sampai Bupati dan Gubernur. Sehingga terlihat, mana yang perlu direlokasi dan mana yang tidak," ujarnya.
Bagi warga yang nantinya akan direlokasi, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan membangunkan rumah pada tempat-tempat yang aman, yang lahannya harus disiapkan oleh Pemda setempat. Selama pembangunan rumah berlangsung, warga penerima bantuan juga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) selama mereka menumpang tinggal di rumah warga lainnya.
"Namun yang jelas, untuk kerusakan ada skalanya. Rumah yang rusak ringan itu akan dibantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta dalam bentuk bangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk hal ini," tegasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menambahkan, di samping menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang tertimpa bencana, pemerintah juga akan segera melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai yang berpotensi jadi sumber penyebab banjir lahar dingin di masa yang akan datang. Untuk itu, kata Mahyeldi, dukungan penuh dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.
"Langkah-langkah normalisasi tentu akan memakan sebagian lahan yang kadang merupakan milik warga. Ini tentu kita minta kebijaksanaannya untuk merelakan, karena ini demi kemaslahatan bersama," kata Mahyeldi.
Adapun soal bantuan rumah, Pemprov Sumbar tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil BPN Sumbar, untuk menentukan titik-titik lahan yang bisa digunakan sebagai tempat relokasi warga. Terutama bagi warga yang tinggal di zona merah atau zona bahaya banjir lahar dingin.
"Bukan itu saja, kita juga akan berupaya mencarikan jalan untuk pembiayaan kuliah anak-anak yang tedampak bencana ini. Termasuk juga bagi warga yang usahanya disapu oleh banjir kali ini, akan kita bantu carikan modal usahanya. Syaratnya, ada catatan lengkap dari wali nagari terkait kondisi warga masing-masing," ungkap Mahyeldi.
Baca juga: Tolong Simak agar Paham! Ini Penjelasan Kepala BMKG soal Bencana Berulang di Sumbar
Ikut dalam kunjungan ke pos pengungsian Bukik Batabuah tersebut, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasan Hasibuan, Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, Danlantamal II Padang Laksma TNI Syufenri dan sejumlah pejabat lainnya.
[*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
