Sumbar Raih Penghargaan Provinsi Peduli HAM bersama 15 Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya

Sumbar Raih Penghargaan Provinsi Peduli HAM bersama 15 Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Provinsi Peduli HAM bersama 15 bupati/wali kota dari Kemenkumham. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa Indonesia, dan Sumbar secara khusus adalah daerah toleran yang menjunjung tinggi penerapan hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat Peringatan ke-75 Hari HAM Internasional di Kantor Wilayah Kemenkumham, Senin (18/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menerima Piagam Penghargaan sebagai Provinsi Peduli HAM atas Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2022 dari Kemenkumham. Mahyeldi sekaligus menyerahkan penghargaan serupa kepada 15 bupati/wali kota di Sumbar.

"Semangat peringatan Hari HAM Internasional harus kita alirkan ke seluruh lapisan masyarakat. Sebab, jangankan berbeda suku, beradik kakak saja kita bisa berbeda pandangan. Namun, Nabi Muhammad SAW telah mewariskan kepada kita pemahaman soal perbedaan, hak asasi, serta begitu pentingnya harmonisasi," ungkap Gubernur.

Pemprov Sumbar sendiri, kata Mahyeldi, bersama Pemda Kabupaten/Kota terus berkomitmen memenuhi hak masyarakat, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan HAM. Gubernur menekankan, Indonesia adalah negara yang paling baik dalam penerapan toleransi dan pemenuhan HAM.

"Terkait peringatan tahun ini mengusung tema 'Harmoni dalam Keberagaman - #BedaUntukBersatu'. Kita menyadari, Indonesia terdiri dari berbagai pulau, dengan latar belakang suku, ras, yang juga berbeda-beda. Akan tetapi, keutuhan NKRI senantiasa kita jaga dan pertahankan. Oleh karena itu, kita perlu tegaskan bahwa negara kita adalah negara yang paling baik dalam menerapkan toleransi dan pemenuhan HAM," kata Mahyeldi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto dalam sambutannya menyebutkan, penilaian terhadap Pemda peduli HAM terus dilakukan setiap tahun pada bulan Desember.

Penilaian didasarkan pada berbagai kegiatan serta rangkuman penilaian dari Kemenkumham. Ia menyebutkan, untuk penilaian tahun 2022 yang hasilnya diserahkan pada tahun ini, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumbar berhasil meraih prediket Peduli HAM.

"Selamat dan apresiasi kami sampaikan atas kerja keras Pemprov Sumbar dan Pemda Kabupaten/Kota dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap pentingnya HAM. Kita berharap, penghargaan ini bukan sekadar prestise," kata Haris.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Berharap ‘Bagodang’ Jadi Ikon Menarik Wisatawan Nasional - Mancanegara

Selain Gubernur Sumbar, penghargaan serupa juga diterima oleh Bupati Solok Selatan, Agam, Padang Pariaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Limapuluh Kota, dan Bupati Tanah Datar.

Kemudian, penghargaan juga diterima Wali Kota Sawahlunto, Padang, Pariaman, Bukittinggi, Wali Kota Solok. [*/adpsb]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Syamel Muhammad Pimpin YKI Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ajak Sinergi Penanggulangan Kanker
Syamel Muhammad Pimpin YKI Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ajak Sinergi Penanggulangan Kanker
Mahyeldi Resmikan 3 Jembatan di Pasbar, Perkuat Konektivitas Menuju Pelabuhan Teluk Tapang
Mahyeldi Resmikan 3 Jembatan di Pasbar, Perkuat Konektivitas Menuju Pelabuhan Teluk Tapang
Rp83 Miliar dari Kemenhub untuk Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, Investor mulai Melirik
Rp83 Miliar dari Kemenhub untuk Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, Investor mulai Melirik
Sebelum Resmikan Jembatan di Teluk Tapang, Gubernur Mahyeldi Tausiah Subuh di Air Bangis
Sebelum Resmikan Jembatan di Teluk Tapang, Gubernur Mahyeldi Tausiah Subuh di Air Bangis
Mantan Sekda Padang Andree Algamar Dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar
Mantan Sekda Padang Andree Algamar Dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar
Bantuan Menaker Rp30,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumbar, BLKK hingga Program Padat Karya
Bantuan Menaker Rp30,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumbar, BLKK hingga Program Padat Karya