Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka

Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. [Foto: Munchen/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir merespons banyaknya gerai ritel yang kosong dan sepi pembeli belakangan ini. Ia menilai melemahnya UMKM sektor ritel harus dicarikan solusinya.

“Kita kan sudah melakukan dua sampai tiga tahun insentif kepada pelaku- pelaku industri, kepada pelaku-pelaku barang dan jasa yang terdampak akibat pandemi Covid-19, dan itu kita rasakan walaupun pemerintah mengeluarkan cost (biaya) yang cukup besar. Faktanya juga menunjukkan growth (pertumbuhan) ekonomi yang cukup baik,” kata Hafisz dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (20/9/2023)

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan, bahwa pada kuartal II/2023, tercatat pertumbuhan sektor ritel di sebesar 1,2 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2023 mencapai 2,6 persen.

Di sisi lain, Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021.

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

“Akankah hanya setop sampai di situ? Ini pertanyaan selanjutnya saya kira sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini, maka UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Karena itu, Hafisz berharap bantuan pemerintah untuk UMKM yang diberikan selama pandemi terus dilanjutkan, mengingat Indonesia masih dalam masa pemulihan. Selain itu, UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) diminta untuk segera diimplementasikan melindungi para konsumen, para pelaku UMKM, hingga penjual online.

Baca juga: DPR RI - Parlemen Australia Sepakat Ada Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret

“Kita besar bersama, dan tidak boleh ada orang-orang yang tertinggal di balik pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini. [*/pkt]

Baca berita Ekonomi terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Realisasikan Program Unggulan, Wako Yota Balad Serahkan Bantuan Peralatan untuk Pelaku UMKM
Realisasikan Program Unggulan, Wako Yota Balad Serahkan Bantuan Peralatan untuk Pelaku UMKM
Puan Maharani Ajak Media Kawal Agenda Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang
Puan Maharani Ajak Media Kawal Agenda Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang
Wagub Vasko Ungkap Krisis Air Bersih Pasca-Bencana Banjir Bandang di Kota Padang
Wagub Vasko Ungkap Krisis Air Bersih Pasca-Bencana Banjir Bandang di Kota Padang
Alex Indra Lukman Desak Pemda Sumbar Kebut Data Dampak Bencana: Pusat Siap Bantu Penuh
Alex Indra Lukman Desak Pemda Sumbar Kebut Data Dampak Bencana: Pusat Siap Bantu Penuh
Bank Nagari Hadirkan Promo Sumpah Pemuda 2025 dan Pangkas Suku Bunga Kredit UMKM
Bank Nagari Hadirkan Promo Sumpah Pemuda 2025 dan Pangkas Suku Bunga Kredit UMKM
PLUT KUMKM Sumbar Naik Status jadi Unit Pelaksana Teknis, Layanan untuk UMKM Kian Kuat
PLUT KUMKM Sumbar Naik Status jadi Unit Pelaksana Teknis, Layanan untuk UMKM Kian Kuat