Jakarta, Padangkita.com - Sebanyak 5.000 Penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah dinonaktifkan oleh sistem. Penyebabnya, ada perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Anggota Komisi IX DPR RI asal Sumbar, Darul Siska mengatakan, bahwa permasalahan tersebut yang harus segera diselesaikan. Langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah daerah, lanjut Darul Siska, adalah bergerak cepat mengkroscek dan melakukan pendataan untuk memastikan berapa total warga tidak mampu yang layak menerima manfaat PBI.
“BPJS menyalurkan anggaran berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Kalau ini diputus, maka sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Dinas Sosial dan DTKS Kemensos perlu dicek dan terus di-update sebagai pedoman BPJS membayar iuran PBI,” kata Darul Siska saat memimpin audiensi dengan DPRD Tanah Datar di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Update data kependudukan oleh Dukcapil yang dilakukan 6 bulan sekali, lanjut Darul Siksa, sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, maka dari itu harus dilakukan pendataan ulang agar masyarakat (5.000 peserta PBI yang dinonaktifkan) bisa segera mendapatkan haknya.
“Penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS jika datanya tidak benar, kami minta DPRD melakukan pengawalan perbaikan data agar akurasinya terjamin,” tegas Darul Siska.
Ia mengaku prihatin atas kejadian ini, untuk itu dia akan menyampaikan hasil pertemuan ini dalam rapat dengan mitra kerjanya.
Dalam audiensi, DPRD Tanah Datar menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain persoalan Penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.
Baca juga: Selama 2022, Ratusan Warga Sumbar dibantu BPJS Ketenagakerjaan Oleh Darul Siska
Dari keterangan yang disampaikan dalam rapat terdapat 5 ribu penerima KIS yang dinonaktifkan. Persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut layanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Tanah Datar. KIS tenta sangat dibutuhkan oleh masyarakat. [*/pkt]
