Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, menyebut program perhutanan sosial telah terbukti bisa menjadi penguat perekonomian masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, agar ada pemerataan manfaat, memang masih perlu dilakukan edukasi bagi masyarakat kawasan hutan dalam pola pemanfaatan.
“Saat ini ada perkebunan kopi yang ditanam di area perhutanan sosial, telah menghasilkan secara ekonomi. Artinya ini ada peluang yang bisa dioptimalkan bagi masyarakat kawasan hutan,” ungkap Gubernur Mahyeldi, saat meresmikan gerai kopi “Solok Radjo” di area Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (22/2/2023).
Hingga awal 2023, terdapat 199 kawasan yang masuk dalam perhutanan sosial di Sumbar. Sementara capaian luas perizinan perhutanan sosial di Sumbar sudah mencapai 271.745 hektare.
Pemprov Sumbar merencanakan, pada tahun 2023 juga dialokasikan 50 ribu hektare lahan hutan yang akan dikelola dengan skema perhutanan sosial.
“Dari segi ketersediaan lahan, kita cukup. Bahkan, tahun 2023 ini kita akan alokasikan lagi 50 ribu hektare lahan hutan untuk dikelola dengan skema perhutanan sosial,” ungkap Gubernur.
Mahyeldi juga menyampaikan, agar ada pemerataan manfaat, pihaknya bersama unsur terkait terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pola pemanfaatan perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
Menurut Mahyeldi, sebagian penggarap memang masih terbatas dalam hilirisasi dan pemasaran produk, ini yang perlu di arahkan agar mengelola perhutanan sosial sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga selain bermanfaat secara ekonomi juga dapat membantu pemenuhan rantai pasokan.
“Dalam pengelolaan masyarakat harus diedukasi, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar, mereka harus dimudahkan dari segi pemasaran dan distribusi produk,” tegas Mahyeldi.
Gubernur juga mengingatkan, selain jenis produk, masyarakat juga harus memastikan kualitas, agar dalam pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat memperoleh hasil maksimal.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi menyampaikan, kehadiran produk kopi hasil penanaman di area perhutanan sosial di bandar udara merupakan yang pertama di Sumbar.
Bahkan, kata dia, mungkin juga di Indonesia. Ia berharap, ini adalah pertanda untuk kemajuan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Adanya gerai Kopi Radjo di bandara, membuktikan bahwa program perhutanan sosial bisa menjadi solusi penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat,” ulas Yozarwardi.
Baca juga: Dishut Luncurkan SIP demi Kawal Potensi 242 Ribu Hektare Perhutanan Sosial di Sumbar
Dinas Kehutanan bersama pihak terkait akan terus mendorong upaya pengembangan usaha yang dilakoni oleh pelaku pengolahan perhutanan sosial, agar pola memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu dapat terus berkembang di Sumbar. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
