Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengadakan rapat koordinasi membahas kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.
Rapat koordinasi ini dihadiri Sekdakab Limapuluh Kota, anggota DPRD Sumbar dan kepala OPD Pemprov Sumbar, di Istana Gubernur, Kamis (5/1/2023).
Hadir pula perwakilan pemerintah Jepang melalui konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) via daring.
Menurut Gubernur Mahyeldi rapat ini untuk mencari solusi permasalahan terhambatnya pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru. Khususnya di daerah Limapuluh Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 nagari.
Masyarakat 5 nagari yang dilewati trase jalan tol meminta pemerintah mengalihakn trase jalan tol agar tak melewati lahan produktif dan kawasan permukiman.
Masalah makin rumit, karena perjanjian kerja Jepang (JICA) dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti. Maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
Diketahui, JICA rencananya akan membangun terowongan yang menembus Bukit Barisan di daerah Paykumbuh dan Limapuluh Kota. Dana terowongan ini mencapai Rp7 triliun.
Baca juga: Terowongan Jalan Tol Terpanjang Indonesia Tembus Perut Bukit Barisan Sepanjang 8,95 Km
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia tanggal 31 Januari 2023. Ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena ada keberatan pembangunan jalan tol dari masyrakat di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota,” ungka Mahyeldi saat membuka rapat.
Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab Widya Putra menjelaskan, bahwa dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini.
Untuk solusi dari masalah ini, kata dia, Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat 5 nagari tersebut.
Baca juga: Masyarakat 5 Nagari Limapuluh Kota Tetap Minta Pengalihan Trase Jalan Tol Padang – Pekanbaru
“Kita optimistis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya iktikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” kata Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari berbagai pihak.
Menurut Evi, sebagaimana aspirasi masyarakat 5 nagari, mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terancam hilang.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah. Kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ujar Evi.
Usai rapat, Gubernur Mahyeldi mengaku optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan. Ia percaya pembangunan Jalan Tol Seksi Payakumbuh - Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi Insya Allah semua pembangunan di Sumatra Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan,” ujar Mahyeldi.
Diketahui, Jalan Tol Padang – Pekanbaru sepanjang 254 km merupakan bagian sirip Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Jalan tol yang menghubungkan Sumbar – Riau ini terdiri dari 6 seksi.
Baca juga: Padang – Pekanbaru Cuma 3 Jam Saja, Hutama Karya Optimistis Tuntaskan Konstruksi Jalan Tol
Yakni, Seksi Padang – Sicincin yang sedang dikerjakan Hutama Karya, Seksi Sicincin – Bukittinggi, Seksi Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi Payakumbuh – Pangkalan, Seksi Pangkalan – Bangkinang, dan Seksi Bangkinang – Pekanbaru yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
