Simpang Empat, Padangkita.com - Komisi I DPRD Pasaman Barat (Pasbar) menyoroti sejumlah hal penting dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD Pasbar tahun 2022, terutama perihal kinerja Pemkab.
Catatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasbar, Muhammad Guntara saat rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD Pasbar tahun 2022 bersama Pemkab setempat, Senin (12/9/2022).
Beberapa catatan penting yang disampaikan Muhammad Guntara selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Pasbar di antaranya, yakni terkait pendataan kependudukan masyarakat yang bukan warga Pasbar.
Di mana menurutnya, hal ini akan berpengaruh terhadap data jumlah penduduk Pasbar, terlebih masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan.
“Kita minta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan terhadap masyarakat luar Pasaman Barat yang tinggal di perkebunan, namun masih mengantongi identitas luar Pasaman Barat,” ujar Guntara.
Kemudian, persoalan lain, dalam hal penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, komisi I meminta agar Satpol PP menganggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kegiatan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“Soal disiplin ASN, kami minta Satpol PP memiliki PPNS yang cukup. Untuk itu tentu harus diadakan Pelatihan dan silahkan dianggarkan dalam RKA,” ungkapnya.
Ditambahkan, Satpol PP juga diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait ketertiban dan keamanan ditempat umum. Salah satunya pasar dan tempat keramaian lainnya.
“Banyak kita lihat para pedagang yang berjualan tidak lagi di lingkungan Pasar atau bahkan sudah di pinggir jalan rasa sehingga menyebabkan kemacetan. Ini perlu menjadi perhatian serius dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan,” tegasnya.
Dalam hal penyampaian informasi, komisi I juga menyoroti kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Di mana Komisi I meminta agar objek wisata yang ada di Pasbar lebih digaungkan lagi promosinya melalui suatu jaringan informasi yang menarik, sehingga masyarakat luar Pasbar bisa dengan mudah mendapatkan informasi seputar lokasi-lokasi objek wisata yang bisa dikunjungi.
“Objek wisata di Pasbar ini tidak berada di lokasi perlintasan, sehingga butuh suatu cara dan langkah yang perlu dilakukan agar masyarakat luar tahu dimana saja lokasinya untuk berlibur ke Pasbar,” imbuhnya.
Begitu juga terkait rencana akan dilaksanakannya Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) pada empat Nagari, Komisi I meminta kepada Bagian Pemerintahan Nagari (Pemnag) agar melakukan pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaannya agar berjalan dengan baik dan lancar.
“Anggarannya telah kita sepakati untuk dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022 ini. Untuk itu mari bersama-sama kita awasi agar terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Kemudian, terhadap nagari-nagari persiapan agar dilakukan pemetaan agar kedepan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penentuan batas nagari dan begitu pula terhadap jumlah penduduk di masing-masing Nagari Persiapan agar dikoordinasikan dengan Disdukcapil.
Di samping itu, bagian Tata Pemerintahan (Tapem) juga diminta untuk berkoordinasi dan menselaraskan program dengan Kecamatan. Karena Kecamatan merupakan garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I juga menyoroti tugas Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam hal penempatan jumlah ASN di setiap OPD. Menurut mereka, belanja pegawai ini lebih banyak membebani APBD sehingga sulit dalam membagi anggaran untuk pembangunan.
“Tempatkan pegawai itu berdasarkan latar belakang pendidikannya dan keahlian yang dimilikinya agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat juga maksimal,” tuturnya. [rom/isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
