Padang, Padangkita.com - Puluhan orang yang mengatasnamakan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatra Barat (Sumbar) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Selasa (6/8/2022).
Koordinator Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar, Jel Fathullah mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi ke anggota dewan, yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Hal tersebut karena kenaikan harga BBM bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak ayal, kenaikan harga BBM dikeluhkan oleh banyak masyarakat.
Pihaknya meminta DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penolakan kenaikan harga BBM. "DPRD wajib menyampaikan aspirasi masyarakat, kalau tidak bisa haram gaji anggota dewan," ujar Jel.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Anggota DPR RI dan pemerintah pusat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menurunkan harga BBM.
Masyarakat Sumbar, kata dia, kompak menolak kenaikan harga BBM. Masyarakat Sumbar juga meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM ke sebelumnya, apalagi perekonomian baru pulih pasca-pandemi Covid-19.
Pihaknya juga menolak adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM oleh pemerintah dengan alasan membantu masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Hal tersebut karena BLT memang sudah hak masyarakat.
"Dalam tinjauan agama, kalau BLT tidak dijadikan alasan karena kenaikan minyak, maka itu namanya sudah menyuap masyarakat. Sementara hukum suap-menyuap haram dalam agama," katanya.
"Kalau memang mau memberikan BLT, ya, berikan saja. Tidak perlu pakai alasan karena kenaikan harga BBM," imbuh Jel.
Baca Juga: Siap-siap! 35.716 Warga Kota Padang Bakal Terima BLT BBM
Dalam pertemuan tersebut, Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumbar disambut oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib. Dia mengatakan, DPRD Sumbar akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke Presiden Joko Widodo. [fru]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
