Padang, Padangkita.com - Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mendukung hak interpelasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang terhadap Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Hal tersebut untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Wali Kota Padang soal belum didaftarkannya 1.228 guru honorer yang telah lulus passing grade menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya berpikir apa yang dilakukan oleh DPRD itu sudah tepat karena fungsinya, pertama, mengawasi roda pemerintahan, kedua mengaspirasikan kepentingan masyarakat," ujar Asrinaldi saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Jumat (26/8/2022).
"Nah, kalau dalam hal ini ada persoalan yang membuat masyarakat resah, dan Pemerintah Kota tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi orang yang meminta keadilan, saya pikir DPRD berhak meminta keterangan kepada Wali Kota," imbuhnya.
Dia menerangkan, hak interpelasi merupakan salah satu bentuk indikator DPRD bekerja. Menurutnya, DPRD Padang memang harus mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota, bukan hanya terkait nasib guru honorer ini, tetapi juga persoalan lainnya yang terjadi di Kota Padang.
"Saya mendukung. Kalau bisa hak interpelasi itu harus bisa memberikan keterangan yang memuaskan publik, dan itu harus diekspos ke publik sehingga apa yang dituntut masyarakat atau guru ini belum diakomodir oleh Pemerintah Kota," sampainya.
Hanya saja Asrinaldi mengingatkan agar hak interpelasi yang diajukan DPRD Padang itu jangan sampai batal atau dihentikan di tebgah jalan.
"Harus sampai ke ujung. Jangan sampai di tengah jalan, mundur. Ini pengalaman kita, lobi-lobi, habis hilang. Akhirnya ketawa orang semua. Jadi, kalau bisa sampai tuntas. Ini untuk kepentingan orang banyak. DPRD akan eksis dengan menggunakan hak ini," sebutnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi menambahkan, belum didaftarkannya guru yang lulus passing grade menjadi PPPK merupakan bentuk kelalaian Pemerintah Kota Padang.
"Kita melihat dari kelemahannya Wali Kota. Karena selama ini kan orang agak memandang miring kepada Wali Kota," ungkapnya.
Hendri, kata dia, terlalu percaya diri memimpin Kota Padang tanpa wakil. Hendri, menurutnya, juga terlalu jauh mengintervensi pejabat publik sementara yang bersangkutan tidak menguasai apa persoalan Kota Padang, lalu Sekretaris Daerah Kota Padang juga baru dilantik.
"Jadi, menjadi pemimpin itu harus berdarah-darah. Jangan putar sana, putar sini, selesai masalah? Tidak. Ini dampaknya ini tidak terawasi OPD. Jika OPD-nya kuat, tidak akan jadi masalah ini," tegasnya.
Sebelumnya, delapan orang anggota DPRD Padang dari empat fraksi berbeda sepakat mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Baca Juga: Sah! 8 Anggota DPRD Padang Ajukan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota
Empat fraksi yang mengajukan hak interpelasi ini yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Persatuan - Berkarya - Nasdem.
Sebelumnya, Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang melakukan unjuk rasa di DPRD Kota Padang, Senin (22/8/2022). Mereka meminta DPRD Kota Padang turut serta memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan status guru PPPK di Kota Padang.
Saat itu, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan, pemerintah pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, tetapi tidak dilakukan oleh Pemko Padang. [fru]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
