Painan, Padangkita.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) meminta Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait sejumlah persoalan substansial.
Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Pessel yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (27/6/2022).
Dalam pandangan Fraksinya, DPRD menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian yang dicapai pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh fraksi sepakat, Pemkab Pessel untuk terus mempertahankannya dan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan baik.
“Prinsip kehati-hatian dan selalu cermat perlu tetap jadi perhatian,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Pardis, membacakan pandangan umum fraksinya.
Sementara itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan hal yang sama. Golkar menyampaikan, capaian WTP yang diraih merupakan bukti komitmen Pemkab Pessel dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD.
Fraksi Golkar juga menyampaikan saran dan meminta Pemkab untuk memperhatikan rekomendasi BPK, diantaranya, beberapa permasalahan substansial yang perlu ditindaklanjuti.
“Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah daerah,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra.
Dia mengingatkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Fraksi Bintang Karya Bangsa meminta Pemkab harus mampu untuk memaksimalkan serapan anggaran secara maksimal pada setiap OPD. Keberhasilan mempertanggung jawabkan keuangan daerah secara administratif hendaknya beriringan dengan program dan kegiatan yang benar-benar dapat terasa oleh masyarakat secara langsung.
Baca Juga: Cegah PMK saat Idul Adha, Pengeluaran SKKH Ternak di Pessel Wajib Lewati Karantina 14 Hari
“Adapun problematika yang ada dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021, kami dari Fraksi Bintang Karya Bangsa berharap ini menjadi bahan evaluasi acuan perbaikan,” terangnya. [*/isr]
