Heboh Soal UAS Ditolak Masuk, Sultan Minta Ini ke Singapura dan Pemerintah Indonesia

Heboh Soal UAS Ditolak Masuk, Sultan Minta Ini ke Singapura dan Pemerintah Indonesia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. [Foto: Dok. Humas DPD RI]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin turut memberikan respons terhadap sikap pemerintah Singapura yang menolak kedatangan ulama Indonesia Ustaz Abdul Somad (UAS) pada tanggal 16 Mei yang lalu.

Komentar disampaikan senator asal Bengkulu itu setelah mengetahui penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menerangkan bahwa penolakan terhadap UAS adalah terkait dengan konten ceramah UAS yang dinilai berpotensi menimbulkan segregasi sosial antar-umat beragama.

"Pada prinsipnya kami menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapapun yang hendak berkunjung ke sana. Itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut kita pahami dan terima dengan besar hati. Namun sebagai negara serumpun, kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan," kata Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (18/5/2022).

Menurut Sultan, penguatan hubungan bilateral RI - Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan telah diterjemahkan secara liar oleh Singapura dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstrimis.

Namun hingga saat ini sejumlah nama koruptor 'kakap' berikut asetnya tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura, apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu?

"Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil," tegas Sultan.

Lebih lanjut Sultan mendorong Pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas Singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapora justru akan menggangu hubungan historis kedua negara yang notabene merupakan rumpun Melayu.

"Penolakan Singapura ini akan menjadi stigma, merugikan UAS di mata dunia internasional. Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan beliau memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya," ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sebelumnya, Pemerintah Singapura mengaku telah menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) mengunjungi negaranya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Singapura pun mengungkapkan, salah satu alasan penolakan dilakukan adalah terkait konten ceramah UAS.

Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Tak Setuju Presiden Larang Ekspor CPO dan Migor, Alasannya?

"Ia membuat pernyataan yang merendahkan anggota komunitas agama lain," begitu bunyi keterangan tertulis Kemendagri Singapura, dikutip pada Selasa (17/5/2022). [jal/pkt]

Baca Juga

Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil