Desak Pusat Segera Bangun Fly Over Sitinjau Lauik, Mahyeldi: Tak Ada Pilihan Lain

Desak Pusat Segera Bangun Fly Over Sitinjau Lauik, Mahyeldi: Tak Ada Pilihan Lain

Salah satu jalan layang di Jepang yang menginspirasi model jalan layang atau Fly Over Sitinjau Lauik. [Foto: Sworld]

Jakarta, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah rapat koordinasi dengan delapan Kementerian, membahas progres rencana pembangunan jalan layang atau Fly Over Sitinjau Lauik, di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dalam rapat koordinasi atau rakor di Hotel Balairung itu, Gubernur Mahyeldi memaparkan tentang strategisnya pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, serta langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini.

Jalan Sitinjau Lauik, adalah jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng). Kota Padang sendiri adalah Ibu Kota Provinsi Sumbar, yang tidak hanya beperan penting pada ekonomi Sumbar, tetapi juga Sumatra. Sebab di Kota Padang terdapat Pelabuhan terbesar di Pantai Barat, yakni Pelabuhan Teluk Bayur.

Sejauh ini, kata Gubernur Mahyeldi, Sitinjau Lauik adalah daerah rawan kecelakaan (DRK) yang melewati tanjakan ekstrem paling berbahaya, terutama ketika curah hujan sangat tinggi berkabut tebal, serta jurang yang dalam.

"Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik penting dan mendesak karena banyaknya kecelakaan selama periode 2016-2020. Tercatat 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang," ungkap Gubernur Mahyeldi mengutip data Polresta Padang.

Rakor ini sekaligus memastikan pengusulan proyek strategis nasional tersebut dan menindaklanjuti kunjungan sejumlah menteri terkait ke Sitinjau Lauik. Delapan perwakilan pemerintah yang hadir dalam rakor ini adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Kemenko Marves), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PPN/Bappenas.

Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Gubernur Mahyeldi mengatakan pertemuan ini memang yang sangat diharapkan memberikan progres setelah dilakukan pertemuan dengan  Menteri Bappenas, Menteri PUPR, KLHK, Menko Marves. Sebelumnya para Menteri tersebut, kata Mayeldi, telah berkunjung ke lokasi Sitinjau Lauik.

Baca juga: Kunjungi Sitinjau Lauik, Menteri PPN/Kepala Bappenas: Pembangunan Fly Over Panorama I Tuntas 2024, Anggaran Rp 1,28 Triliun

"Amat besar harapan kami pada pertemuan hari ini, memberikan masukan dan support demi kelanjutan rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik," ujar Mahyeldi.

Lebih jauh, Mahyeldi mengungkapkan, di Sitinjau Lauik hampir setiap hari ada kendaraan berat gagal menanjak karena terjalnya medan jalan dan panjang radius tikungan. Bahkan kendaraan bermotor sering lepas kendali  atau out of control, terutama angkutan berat seperti truk dan bus. Diketahui, Jalan Sitinjau Lauik adalah jalur logistik terpenting.

"Demi meningkatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi nasional yang merupakan jalur utama logistik menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan wilayah Sumatra Barat lainnya, Riau dan Jambi yang akan berdampak meningkatkan aksesibilitas jalan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar-daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat," jelasnya.

Mahyeldi juga menyebutkan, Sitinjau Lauik merupakan bagian jalan lintas Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng) sebagai lalu lintas utama bagi kendaran barang maupun penumpang yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional.

”Semenjak tahun 2013 Alhamdulillah pemerintah Sumatra Barat sudah melakukan langkah-langkah untuk membuat FS (feasibility study), kemudian DED (Detail Engineering Design) tahun 2015 oleh Balai Jalan, kemudian juga sudah punya Amdal tahun 2019. Dengan panjang 2,6 km kebutuhan anggaran Rp1,1 triliun,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat barometernya adalah Kota Padang. Ketika ekonomi Kota Padang terganggu maka Sumatra Barat akan terganggu.

Sebab, penduduk Kota Padang lebih kurang satu juta dari 5,5 juta penduduk Sumatra Barat. Dan beberapa komoditi yang melalui jalur itu termasuk komodiri pertanian, dan perkebunan CPO lewat dari Teluk Bayur untuk kebutuhan negara- negara di India, Pakistan dan beberapa negara lainnya. Pada tahun 2021 transaksi komoditi ini, kata Mahyeldi, mencapai Rp7,4 triliun.

Terkait dengan pentingnya jalur Sitinjau Lauik, lanjut Mahyeldi, tidak ada pilihan lain selain membangun fly over guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan, macet dan sehingga menyebabkan antrean kendaraan yang lama.

Baca juga: Masuk RPJMN, Jalan Alternatif dan Fly Over Panorama I Sitinjau Lauik Jadi Proyek Raksasa Nasional

"Bahkan dari KNKT (Komite Keselamatan Transportasi Nasional) sudah melihat sendiri bahwa memang tidak ada pilihan selain jalur alternatif tersebut. Oleh karena itu butuh dukungan dan semangat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat agar dapat dimulai pembangunan fly over ini pada tahun 2023. Lebih cepat lebih baik,” harap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. [*/pkt]

Baca Juga

‘Nobar’ Semifinal Piala Asia U-23 di Auditorium Gubernuran Sumbar dan 5 Videotron di Lokasi Ini
‘Nobar’ Semifinal Piala Asia U-23 di Auditorium Gubernuran Sumbar dan 5 Videotron di Lokasi Ini
Hadiri Wisuda Ar Risalah, Gubernur Mahyeldi: Pemprov Siapkan Jalur Pendidikan ke Luar Negeri
Hadiri Wisuda Ar Risalah, Gubernur Mahyeldi: Pemprov Siapkan Jalur Pendidikan ke Luar Negeri
Tol Padang-Sicincin Tuntas Juli, 1 Mei Mahyeldi dan Menteri PUPR Bahas Rencana Kelanjutannya
Tol Padang-Sicincin Tuntas Juli, 1 Mei Mahyeldi dan Menteri PUPR Bahas Rencana Kelanjutannya
Tingginya Potensi Gempa-Tsunami di Sumbar, Menko PMK Minta BNPB Tambah Shelter
Tingginya Potensi Gempa-Tsunami di Sumbar, Menko PMK Minta BNPB Tambah Shelter
Kata Kepala BNPB soal Penunjukan Sumbar jadi Tuan Rumah HKBN 2024
Kata Kepala BNPB soal Penunjukan Sumbar jadi Tuan Rumah HKBN 2024
Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa
Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa