Jakarta, Padangkita.com – Maraknya proyek mangkrak (terbengkalai) di sepanjang tahun 2021 lalu disebut jadi biang kerok rendahnya serapan anggaran pemerintah pusat di daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, data realisasi sementara APBN 2021, belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah terserap Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp795,5 triliun.
“Masih ada Rp100 triliun sampai dengan akhir tahun (2021) yang tidak dibelanjakan. Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua,” kata Menkeu, Rabu (12/1/2022) di Jakarta.
Menkeu mendorong agar TKDD yang juga merupakan suatu instrumen sangat penting harus memerankan peranan yang sama dengan APBN.
“Saya masih melihat teman-teman di daerah APBD-nya belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN-nya mau mendorong ekonomi, banyak APBD-nya malah ngerem sehingga waktu Presiden Jokowi mau ngegas, Anda ngerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal, tidak secepat yang kita inginkan,” ingat Menkeu.
Jelas dia, padahal TKDD merupakan salah satu instrumen penting yang diarahkan untuk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik.
“TKDD adalah salah satu instrumen paling penting. Belanja TKDD itu hampir sepertiga dari APBN kita. Itu diberikan kepada seluruh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pemerintah memberikan belanja TKDD dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus. Menkeu meminta daerah terus melakukan perbaikan kinerja belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.
Baca Juga : Nilai Proyek Mangkrak Sumbar Capai Ratusan Miliar, Hidayat Minta Gubernur Copot Sejumlah Kepala Dinas
“TKDD ini menjadi instrumen kita untuk bisa mendukung pemerintah daerah menjalankan fungsinya, bukan membebani, yaitu untuk melayani masyarakat,” ujar Menkeu.
Untuk itu, Menkeu berharap pemerintah daerah mengantisipasi berbagai persoalan di dalam pengelolaan APBD agar TKDD dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia.
DRPD Sumbar Ingatkan Pemprov
Diketahui, di Provinsi Sumbar ada sekitar Rp50 miliar dana pusat yang tidak terserap tahun lalu. Jumlah ini dari belasan proyek yang bermasalah atau mangkrak, bahkan ada yang mencapai 100 persen. Terkait kondisi ini Komisi IV bakal melakukan evaluasi dengan peninjauan lapangan dalam waktu dekat.
"Kiat akan melihat satu persatu, akan jadwalkan ke lapangan, seperti pembangunan Gedung Taman Budaya," tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Lazuardi Herman kepada Padangkita.com, Rabu (12/1/2022).
Dia memastikan, Komisi Bidang Pembangunan atau Infrastruktur tersebut bakal mengambil langkah tegas jika nantinya ditemukan keanehan di lapangan nantinya.
"Puluhan miliar anggaran kita di Sumbar tidak terserap, ini ada yang ganjil, kepala dinas sudah sering diganti ini juga mempengaruhi. Kita lihat dulu duduk persoalannya," ujar dia.
Lazuardi Herman juga menyampaikan, banyak hal yang mempengaruhi capaian tersebut. Termasuk juga, bisa jadi saal lelang proyek. Selama ini beber dia, Panitia Lelang cenderung hanya mematok pada harga termurah atau terendah saja.
"Penawaran bukan yang terendah, tapi yang objektif atau masuk akal. Bisa jadi ada persoalan pada tender," ingat dewan dari Dapil Sumbar III (Bukittinggi - Agam) tersebut. [isr]
