Padang, Padangkita.com - Anggota DPRD Sumbar Hidayat mengungkapkan ada puluhan proyek mangkrak Pemprov Sumbar yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini menurutnya bisa menghambat pembangunan di daerah. Untuk itu dia meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi segera mencopot kepala OPD atau Dinas terkait yang bermasalah tersebut.
Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar ini menjelaskan, terdapat puluhan paket pekerjaan yang tersebar pada 8 OPD yang tidak terlaksana 100% sesuai perencanaan semula. Lalu proyek mana saja yang mangkrak, berikut daftar rinciannya yang dirangkum Padangkita.com dari wawancara bersama Hidayat :
1. Paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar lebih, tidak terealisasi karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak sehingga kontrak gagal.
2. Kemudian, paket pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp31 miliar lebih, namun fisiknya hanya terealisasi 10,63% dan realisasi keuangannya hanya Rp8,6 miliar lebih.
3. Lalu paket pembangunan stadium utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (Dinas BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp82,6 miliar lebih, pisik terealisasi 72,72% dan keuangan terealisasi Rp60 miliar lebih.
4. Selanjutnya paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali Rp3,4 miliar lebih.
5. Rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuak Malako Rp2 miliar lebih.
6. Pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh Rp3,9 miliar lebih, juga tidak terealisasi 100%.
7. Begitu juga di Dinas Pendidikan, puluhan paket pekerjaan juga tidak terealisasi 100% sesuai perencanaan. “Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga musala sekolah dengan nilai miliaran rupiah realisasi fisiknya ada yang di bawah 50%.
8. Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini kecewa dan juga menguraikan kondisi paket paket pekerjaan yang berada di Dinas Sumberdaya Air. “Misalnya paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan seawall dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Realisasinya juga banyak yang tidak mencapai 100%. Termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp1,4 miliar lebih, fisinya hanya terealisasi 62,15%, sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat minus hiasan,” katanya.
Dijelaskannya, secara total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar. Namun, dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran.
“Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100% maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,” terang Hidayat.
Atas kondisi ini Hidayat dengan tegas meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala dinas beserta pejabat proyek, termasuk mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.
Baca Juga : Nilai Proyek Mangkrak Sumbar Capai Ratusan Miliar, Hidayat Minta Gubernur Copot Sejumlah Kepala Dinas
“Berdasarkan fakta tersebut, kita meminta dan mendesak segera agar Gubernur melakukan evaluasi kinerja para Kepala Dinas dan Pejabat Penanggung Jawab Proyek, termasuk meminta mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan,” pinta Hidayat.
Tegas dia lagi, dari evaluasi tersebut dan diketahui kinerja pejabatnya yang membuat pekerjaan menjadi bermasalah maka jangan takut untuk mengganti pejabat bersangkutan. [isr]
