Padang, Padangkita.com - Meutia Hatta menyebut Indonesia saat ini berjalan menuju bangsa yang minder. Padahal, Indonesia memiliki sejarah yang unggul di internasional dalam perjuangan kemerdekaannya.
Hal itu disampaikan Putri Proklamator Mohammad Hatta secara virtual dalam seminar yang disenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatra Barat (Sumbar) di Hotel Shago Bungsu 2, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (18/12/2021).
"Bukti keunggulan sejarah kita terbukti dari peristiwa PDRI yang membuat Indonesia tetap berdiri," kata Meutia.
Ahli antropologi itu menyebutkan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 setelah para pemimpin bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir ditangkap oleh Belanda pada 19 Desember 1948.
Menurut Meutia, peristiwa PDRI merupakan bentuk kecermatan para pemimpin bangsa dalam mewaspadai segala ancaman buruk terhadap negara yang baru berdiri.
"Sesaat sebelum ditangkap, Soekarno dan Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk menyelenggarakan pemerintahan darurat. Ini merupakan bentuk kecermatan," jelasnya.
Secara khusus, Meutia mencatat peran penting Bung Hatta dalam PDRI.
"Mandat Syafruddin secara resmi diberikan oleh Soekarno, tapi itu merupakan hasil diskusinya dengan Bung Hatta. Jadi inisiatif itu boleh disebut datang dari Bung Hatta," imbuhnya.
Meutia mengisahkan, Bung Hatta selalu menjalankan ibadah wajib.
"Hal itu pula yang membuatnya diberi kekuatan batin oleh Allah untuk mengkaji peristiwa demi peristwa," tuturnya.
Dalam seminar itu, Meutia Hatta menjadi narasumber bersama guru besar sejarah Universitas Padjadjaran (Unpad) Nina Herlina Lubis dan jurnalis senior Hasri Chaniago.
Nina Herlina Lubis dalam pemaparannya menyebut PDRI tidak bisa dilepaskan dari figur Syafruddin Prawiranegara.
"Penetapannya sebagai Ketua PDRI didasarkan pada pandangan Mohammad Hatta yang menganggap bahwa Syafruddin Prawiranegara merupakan anggota kabinet yang paling cakap dan paling cepat bertindak," papar Nina.
Ia menambahkan, kehadiran PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara telah membuka mata masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB melalui United Nation Commission for Indonesia (UNCI) bahwa Indonesia masih ada.
Tindak lanjutnya adalah UNCI memerintahkan Belanda menghentikan agresi militernya, bangsa Indonesia harus menghentikan perang gerilya, dan segera duduk di meja perundingan untuk membentuk pemerintahan federal sementara.
"Artinya, UNCI mengakui bahwa Kabinet PDRI merupakan kelanjutan Kabinet Hatta sehingga mereka mengakui NKRI masih eksis di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara," lanjutnya.
Peristiwa PDRI mendasari peringatan Hari Bela Negara (HBN) yang digelar setiap tanggal 19 Desember.
Hari Besar Nasional yang Istimewa
Hasril Chaniago menyebut HBN sebagai hari besar nasional yang istimewa dan didasarkan pada peristiwa terlama pada masa revolusi kemerdekaan.
"HBN satu-satunya hari besar yang didasarkan pada peristiwa di luar Jawa. Selain itu, PDRI istimewa karena menjadi peristiwa heroik terpanjang dalam perang kemerdekaan, yakni 208 hari," jelasnya.
Namun, menurut Hasril, masih ada sementara kalangan yang menganggap HBN sebagai peringatan daerah.
"Padahal, PDRI merupakan peristiwa nasional dan internasional. Mestinya pemerintah pusat sampai daerah mesti merayakan ini, bukan karena komando tapi karena tanggung jawab," katanya.
Seminar PDRI dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari guru, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Ketua MSI Sumbar Wannofri Samry mendorong para guru ikut memberikan pengetahuan kepada siswa tentang peran PDRI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"PDRI mengajarkan kita pengorbanan inisiatif dan tanpa pamrih. Ini perlu kita wariskan kepada generasi penerus," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumbar Undri mengatakan nilai-nilai sejarah perlu ditanamkan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang tangguh, terutama menghadapi era globalisasi.
"Apalagi kondisi sekarang memperlihatkan bahwa rasa cinta tanah air dan menghargai terhadap kemajemukan bangsa semakin melemah," ujarnya. [den/pkt]
