Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Jasa Umum, Senin (15/11/2021).
Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dengan didampingi Wakil Ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan diikuti semua Anggota DPRD Kota Padang.
Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Walikota Padang, Hendri Septa, Pj Sekretaris Daerah Kota Padang, Arfian beserta para Asisten dan semua Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang baik secara langsung maupun virtual.
Dalam paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat, Senin (15/11/2021), semua fraksi-fraksi sepakat menjadikan Ranperda Retribusi Jasa Umum menjadi Perda Retribusi Jasa Umum.
Wali Kota Padang, Hendri Septa. [Foto: Ist]
Rapat Internal Pansus dan Rapat Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum dengan SKPD mulai mulai dilakukan dari tyanggal 3 hingga 5 Februari 2021. Kunjungan Kerja Pansus I terkait Ramperda Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan daritanggal 16 hingga 20 Februari 2021.
Sementara itu, Wali Kota Padang menyampaikan banyak terimakasi karena disetujuinya Ranperda Retribusi Jasa Umum menjadi Perda Retribusi Jasa Umum.
"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik dan mengapresiasi DPRD Kota Padang yang telah menyetujui Ranperda Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) hari ini," ujar Hendri Septa.
Orang nomor satu di Kota Padang itu menyebut, Perda Retribusi Jasa Umum ini dihadirkan untuk menyesuaikan perubahan aturan terbaru dari Pemerintah Provinsi atau Pusat.
"Kita berharap melalui Perda ini bagaimana nilai atau besaran retribusi jasa umum itu betul-betul pas untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Selain itu memang seyogyanya sudah kita lakukan pembenahan. Karena retribusi jasa umum yang lama mungkin tidak sesuai lagi kondisinya dengan yang sekarang. Maka itu perlu kita sesuaikan dengan menghadirkan Perda yang baru di sahkan ini," ungkpanya.
Lebih lanjut Hendri Septa menambahkan pihak ke depan akan mensosialisasikan poin-poin di dalam Perda tersebut.
Baca juga: 4 Bulan Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD Padang Belum Ada Tersangka
"Kita akan mensosialisasikan secara masiv kepada masyarakat agar bisa memahami perubahan retribusi jasa umum ini. Diantaranya yakni retribusi parkir bagi kendaraan umum, retribusi pemakaman dan beberapa lagi lainnnya," pungkasnya. [*/mfz]
