Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sampai saat ini belum mempunyai solusi untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng.
Kepala Bulog Wilayah Sumbar Tommy Despalingga mengatakan pemerintah daerah bersama distributor dan pemasok telah menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga minyak goreng.
Meski demikian, belum ada keputusan terkait apa kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok tersebut.
"Besok akan dirapatkan lagi apa langkah-langkah yang akan diambil. Jadi, dirapatkan dulu," ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Rabu (10/11/2021).
Dia menuturkan pemerintah daerah bakal segera mengambil sikap untuk mengatasi kenaikan harga minyak di Sumbar.
"Besok keputusannya. Artinya, pemerintah akan mengambil sikap untuk mengatasi kenaikan harga minyak itu," sebutnya.
Tommy menuturkan kenaikan harga minyak goreng tidak hanya terjadi di Sumbar, tapi juga daerah lainnya di Indonesia.
"Minyak goreng ini kan barang pabrikan ya. Artinya, kenaikan harga minyak ini bukan karena tidak ada stok. Tapi karena harga bahan bakunya yang naik sehingga harga produksi juga naik," terangnya.
Dia mengungkapkan stok minyak goreng di gudang Bulog Sumbar saat ini sedang kosong.
Kondisi ini terjadi sejak dua bulan yang lalu. Pihaknya telah berupaya meminta bantuan ke pemerintah pusat.
"Kita sudah ajukan kemarin sekitar 20 ton. Tapi pemerintah pusat kesulitan untuk memenuhi karena harga minyak yang tinggi," imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun atas saran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan.
Baca juga: Ini Tanggapan Dinas Perdagangan Kota Padang Soal Harga Minyak Goreng dan Cabai yang Melonjak
"Bulog telah berkoordinasi dengan Disperindag atas saran Pak Gubernur untuk mengambil langkah-langkah, paling tidak menggelar operasi pasar murah atau apakah melalui CSR yang ada di Sumbar atau distributor menurunkan harga. Besok keputusannya," sampainya. [fru/pkt]
