Padang, Padangkita.com – Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin memang masih terus berjalan. Namun, progresnya lambat yang disebabkan oleh masih belum tuntasnya pembebasan lahan.
Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy memastikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah setuju membayar ganti rugi lahan untuk 211 bidang tanah. Kini, kata dia, tinggal menunggu proses dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kami sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi tentang ganti kerugian tanah masyarakat yang terdampak tol. Ada 211 bidang yang siap diganti kerugian dengan anggaran Rp155 miliar," kata Audy dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Aula Kantor Gubernur, Rabu (13/10/2021).
Menurut Audy untuk lahan yang dokumennya lengkap dan diyakini clean and clear, pembayaran harus dipercepat. Sebab, masyarakat pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap itu sudah mulai bertanya-tanya kapan ganti rugi akan dicairkan.
Namun, lanjut Audy, semua itu memang tergantung kepada BPN dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bisa mencairkannya.
"Soal itu kami tidak punya kewenangan, Pemprov Sumbar kewenangannya hanya menyosialisasikan dan menfasilitasi proses pembebasan lahan," jelas Audy.
Audy menduga BPN Sumbar lebih hati-hati dalam proses pencairan ganti kerugian itu karena sebelumnya pembayaran ganti rugi untuk bidang lahan taman keragaman hayati di Padang Pariaman masuk ke ranah hukum.
"Namun yang jelas, kita di Pemprov tetap berupaya semaksimal mungkin agar tol Padang-Pekanbaru ini bisa tetap dikerjakan," ujarnya.
Lebih jauh Audy menyebutkan, bahwa ia juga terus berkomunikasi dengan perwakilan PT. Hutama Karya (Persero) yang membangun proyek tol, yakni Marthen Robert Singai (Project Director PT Hutama Karya Ruas Tol Padang-Sicincin).
Menurut Audy, Hutama Karya telah memastikan pengerjaan jalan tol tersebut tetap berjalan.
Tetapi, Audy juga mengakui sampai saat ini masih ada beberapa bidang tanah yang proses pembebasan lahannya belum selesai, di antaranya karena tumpang tindih kepemilikan.
“Prosesnya tetap berjalan melalui komunikasi tingkat kecamatan dan nagari,” ujar Audy.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang menyebutkan pihaknya melalui Camat dan Wali Nagari terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemilik lahan agar bersedia untuk dibebaskan.
Selain itu inventarisasi aset milik daerah pada trase tol juga terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan bayar terhadap aset milik daerah.
Sekadar diketahui, jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 255 km, terdiri dari enam seksi yaitu, Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,15 kilometer dan Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi 38 kilometer.
Kemudian, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh 34 kilometer, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan 58 kilometer, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang 56 kilometer, dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru 40 kilometer.
Baca juga: Gara-gara Pembebasan Lahan, Target Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Molor ke 2024
Sejauh ini, progres jalan tol Padang-Sicincin baru mencapai 45 persen. Akibat lembatnya pembebasan lahan, target pembangunan jalan tol ini pun jadi molor. Sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir 2022, karena masalah lahan molor hingga 2024. (*/pkt)
