Padang, Padangkita.com – Pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Untuk Seksi 1 Padang-Sicincin, progres pembebasan lahan baru 42 persen.
Namun demikian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan pembebasan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Seksi Padang-Sicincin selesai pada akhir Desember tahun ini.
"Kita berharap akhir tahun ini bisa kita selesaikan untuk Padang-Sicincin," ujar Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Sumbar Yuhendri Yakub kepada wartawan usai rapat koordinasi pembangunan jalan tol di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (16/9/2021).
Dia mengatakan, sampai saat ini, proses pembebasan lahan tol Seksi I Padang-Pekanbaru itu mencapai 42 persen atau sebanyak 623 bidang tanah. Sementara, total bidang tanah yang harus dibebaskan itu berjumlah 1.486 bidang.
Selebihnya, proses pembebasan tanah itu masih dalam tahap menunggu proses uang ganti rugi, validasi, selesai musyawarah atau pengumpulan dokumen, penilaian, dan belum pengumuman.
"Dari 42 persen (tanah yang telah dibebaskan), lima persen ini di angka 80-an bidang tanah, ini kita akan memberikan ganti rugi. Cuman terkait nanti jangan ada yang terindikasi aset pemerintah daerah yang mestinya tidak kita bayar, jangan sampai terbayarkan. Jadi, kita dalam rangka persiapan mengidentifikasi itu," jelasnya.
Yuhendri mengungkapkan, secara kumulatif, panjang lahan jalan tol Padang-Sicincin yang telah dibebaskan BPN Sumbar mencapai 15,14 kilometer. Di lahan tersebut, pihak pembangun konstruksi [PT. Hutama Karya (Persero)] sudah bisa melakukan pembangunan jalan.
"(Selain itu), ada memang 6,84 kilometer yang sudah kita usulkan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Nantinya, kalau sudah ada pencairan, kita akan lakukan pembayaran. Secara umum, jika itu sudah turun pencairannya, Insyaallah sudah di angka 22 kilometer tanah yang sudah kita bebaskan," ungkapnya.
Dia menyatakan, dalam melakukan pembebasan tanah, pihaknya mendapatkan kendala berupa hasil inventarisasi dam identifikasi melebihi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari yang awalnya 732 bidang pada dua tahun lalu menjadi 1.486 bidang. Sebagai solusi, BPN Sumbar pun memperpanjang waktu dan adendum DPPT.
Selain itu, pembebasan lahan juga terkendala dengan adanya gugatan masyarakat di Nagari Buayan. Namun, BPN Sumbar telah memohon dan mendapatkan pendapat hukum terhadap gugatan ke JPN Kejaksaan Tinggi Sumbar.
"Selain itu, terkait dokumen, ini juga permasalahan klasik pembebasan lahan di Sumbar. Karena kepemilikan tanah komunal. Di sepanjang trase, lebih dari 80 persen adalah tanah tidak bersertifikat. Jadi, kepemilikannya secara bersama," sebutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya membentuk tim percepatan pembebasan lahan tol yang mendatangi masyarakat secara door to door agar pembebasan lahan bisa dilakukan.
Sekadar diketahui, jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 255 km, terdiri dari enam seksi yaitu, Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,15 kilometer dan Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi 38 kilometer.
Kemudian, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh 34 kilometer, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan 58 kilometer, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang 56 kilometer, dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru 40 kilometer.
Baca juga: Ganti Rugi Lahan Segera Cair, Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Terus Berlanjut
PT Hutama Karya (Persero) yang membangun jalan tol menargetkan Seksi Padang-Sicincin bisa rampung pada akhir tahun 2022 mendatang, asalkan semua lahan yang dilewati jalan tol telah dibebaskan. Sejauh ini progres pembangunannya baru 44 persen. [fru/pkt]
