Padang, Padangkita.com – Serapan dana bantuan replanting atau peremajaan kelapa sawit di Sumatra Barat (Sumbar) masih sangat rendah. Dari Rp250 miliar yang dialokasikan, baru terserap sekitar Rp30 miliar.
Jika bantuan yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut tidak terserap seluruhnya, maka sisa bantuan tentu akan kembali ke pusat.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumbar, Syafrizal menyebutkan, potensi bantuan replanting kembali ke pusat sangat besar. Sebab, kata dia, hingga Agustus 2021, dari target 8 ribu hektare lahan sawit yang harus diremajakan, baru tercapai seribu hektare.
Dia pun memastikan, dana bantuan Rp250 miliar untuk Sumbar tidak akan terserap seluruhnya.
“Peremajaan sawit per hektare diberikan bantuan Rp30 juta. Baru terealisasi seribu hektare, artinya dana yang dikucurkan baru Rp30 miliar, sedangkan anggaran yang disediakan Rp250 miliar,” kata Syafrizal sebagaimana dilansir RRI, Selasa (31/8/2021).
Ia mengungkapkan, peremajaan sawit di Sumbar memang dihadapkan pada beragam kendala.
Pertama, harga tandan buah segar sawit yang saat ini berada di harga tertinggi mencapai Rp2.600 hingga Rp2.700 per kilogram. Sehingga pekebun memilih menunda peremajaan pada sawit yang tua.
“Kalau harga sedang bagus, petani nggak mau peremajaan. Mereka nunggu harga merosot dulu. Lalu, banyak lahan sawit warga yang ternyata berbatasan atau masuk ke kawasan hutan, sehingga tidak dapat izin peremajaan,” ulasnya.
Selain itu, tambah Syafrizal, masih ada lahan sawit yang kepemilikannya masih bersengketa antar-keluarga ataupun berstatus ulayat.
Kendati dihadapkan pada bermacam kendala, guna meningkatkan capaian peremajaan sawit, Pemprov Sumbar akan melakukan rapat dengan daerah penghasil sawit di Sumbar untuk ikut mendorong pekebun melakukan peremajaan.
Daerah penghasil sawit di Sumbar adalah Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sijunjung dan Solok Selatan. (*/pkt)
